APBN 2020, Salah Obat Antisipasi Krisis Global
Sarwani
Jurnalis Watyutink.com
berita
Berpikir Merdeka

01 October 2019 16:25

Watyutink.com - Belum lama ini Indonesia kehilangan peluang investasi dari China. Dari 33 perusahaan yang relokasi, tidak satupun masuk ke Indonesia. Sebagian besar perusahaan dari Negeri Tirai Bambu itu masuk ke Vietnam, sementara sisanya ke Thailand dan Malaysia.

Tidak masuknya relokasi  33 perusahaan China ke Indonesia terkonfirmasi dengan dirilisnya data Bank Dunia tentang 20 negara yang melakukan perbaikan sangat signifikan dalam kemudahan berbisnis. Dari  deretan nama negara yang diumumkan, Indonesia tidak ada di dalamnya.

Negara yang melakukan perbaikan signifikan dalam Easy of Doing Business (EoDB) 2020 Bank Dunia adalah Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, China, Djibouti, India, Jordan, Kenya, Kosovo, Kuwait, Kirgistan, Myanmar, Nigeria, Pakistan, Qatar, Saudi Arabia, Tajikistan, Togo, Uzbekistan, dan Zimbabwe.

Satu negara dinilai melakukan perbaikan signifikan dalam kemudahan berusaha jika melaksanakan sedikitnya tiga atau lebih dari 10 indikator pengukuran EoDB yang disusun Bank Dunia, yakni;  1) Kemudahan Memulai Usaha; 2) Kemudahan Memperoleh Sambungan Listrik; 3) Pembayaran Pajak; 4) Pemenuhan Kontrak; 5) Penyelesaian Kepailitan; 6) Pencatatan Tanah & Bangunan; 7) Permasalahan Izin Pembangunan; 8) Kemudahan Memperoleh Kredit; 9) Perlindungan Investor; 10) Perdagangan Lintas Negara.

Indonesia pernah mencatat lonjakan peringkat kemudahan berbisnis dari posisi 114 pada 2015 menjadi 72 pada 2018, 42 level dilewati, walaupun belakangan turun ke posisi 73. Beberapa perbaikan signifikan yang dilakukan menyangkut kemudahan memperoleh sambungan listrik dan pembayaran pajak.

Sayangnya, sejak prestasi tersebut diraih, pemerintah seperti mati langkah, mandeg. Pemerintah mengklaim sudah melakukan banyak hal tetapi peringkatnya tak juga menanjak. Pasalnya, pada saat bersamaan negara lain juga memperbaiki  kemudahan berbisnisnya dengan lebih agresif.

Tidak masuknya Indonesia dalam 20 negara yang paling memperbaiki kemudahan berbisnis menunjukkan tidak ada hal signifikan yang diperbuat pemerintah terhadap 10 komponen kemudahan berusaha, menjadikan masalah berusaha di sini masih merupakan sesuatu yang sulit sehingga investor menghindari Indonesia sebagai negara tujuan investasi.

Yang lebih mengherankan lagi, respon kebijakan yang diambil pemerintah tidak sejalan dengan kebutuhan untuk meningkatkan kemudahan berbisnis di Indonesia. Dalam APBN 2020, tidak ada kenaikan signifikan dalam pos anggaran yang ditujukan untuk mendorong perbaikan terhadap 10 komponen kemudahan berusaha.

Peningkatan anggaran dalam APBN 2020 justru dinikmati Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Polri mendapatkan kenaikan anggaran yang sangat signifikan, yakni sebesar Rp14,375 triliun. Saat masih RUU APBN 2020, alokasinya sebanyak Rp90,322 triliun. Namun kemudian berubah saat disahkan menjadi UU APBN 2020 menjadi  Rp104,697 triliun.

Kenaikan anggaran tersebut menjadikan Polri sebagai Kementerian/Lembaga  (K/L) dengan anggaran terbesar ketiga setelah Kementerian Pertahanan sebesar Rp131,183 triliun, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp120,218 triliun.

Pemerintah beralasan penambahan tersebut karena kebutuhan belanja mendesak untuk menjalankan tugas pokok K/L, khususnya di bidang keamanan dan pertahanan, yang bagi Polri untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana, serta kebutuhan meningkatkan teknologi informasi  intelijen.

Polri termasuk K/L yang memperoleh peningkatan anggaran terbesar selama pemerintahan Presiden Jokowi, lebih besar dibandingkan dengan era pemerintahan sebelumnya. Alokasi untuk Polri  mencapai 11,51 persen dari seluruh anggaran untuk 87 K/L pada APBN 2020. Alokasi rata-rata selama periode 2015-2019 mencapai 10,94 persen. Padahal pada masa pemerintahan sebelumnya,2010-2014, hanya di kisaran 7,88 persen.

Padahal Indonesia  tengah menghadapi ancaman krisis global yang berpotensi menghantam Tanah Air. Dampak yang ditimbulkannya diprediksi bisa lebih buruk dari krisis ekonomi 1998. Dalam kondisi seperti ini apakah menaikkan alokasi anggaran untuk Polri sudah tepat?  

SHARE ON

search
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

FOLLOW US

Pelantikan Presiden, Stasiun Palmerah – Tanah Abang Tak Layani Penumpang Rute Rangkasbitung             Prabowo-Sandi & Rombongan Akan Hadiri Pelantikan Jokowi             PDIP: Tiga Kepala Daerah di Jatim Masuk Bursa Menteri             Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)