Bansos, Pereda Nyeri Kemiskinan
Sarwani
Jurnalis Watyutink.com
berita
Berpikir Merdeka

Ilustrasi Muid Watyutink.com

31 August 2021 12:00

Watyutink.com – Pandemi Covid-19 menggiring sejumlah warga miskin di Indonesia yang semula sudah berada di atas garis kemiskinan kembali miskin. Kebijakan PSBB dan PPKM selama masa pendemi membuat sebagian masyarakat kehilangan pekerjaan dan usahanya sehingga kemiskinan kembali meningkat lebih dari 2,7 juta jiwa.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengkategorikan orang miskin adalah mereka yang pengeluarannya di bawah Rp460 ribu per orang atau Rp2,2 juta per keluarga per bulan. Mereka yang memiliki penghasilan di atas angka tersebut tidak dikategorikan miskin. Dia berada di atas garis kemiskinan.

Seorang buruh yang sudah berkeluarga, misalnya, dengan penghasilan standard Upah Minimum Regional (UMR) Rp4 juta per bulan, tidak bisa dikatakan miskisn karena pendapatannya lebih dari Rp2,2 juta per keluarga per bulan.

Masalahnya, selama masa pandemi banyak perusahaan yang melakukan PHK. Buruh pun kehilangan pekerjaan dan pendapatan sekaligus. Mereka banting stir menjalankan usaha apa saja untuk bertahan hidup. Ada yang menjadi tukang ojek, membantu keluarga, berdagang dan lain-lain.

Penghasilan yang mereka dapat tidak sebesar upah yang mereka dapatkan dari bekerja di pabrik. Dengan asumsi penghasilan rata-rata dari pekerjaan menjadi tukang ojek sebesar Rp50.000 per hari maka dalam satu bulan total penghasilannya baru mencapai Rp1,5 juta, jauh dari standar yang ditetapkan pemerintah untuk masuk kelompok tidak miskin.

Tak heran jika BPS mencatat kenaikan angka kemiskinan pertama dalam tiga tahun terakhir akibat pandemi Covid-19. Angka ini yang sepertinya akan diperangi oleh pemerintah melalui berbagai program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Untuk itu pemerintah menganggarkan Rp695,2 triliun pada tahun lalu untuk membiayai program PEN sebagai ikhtiar menjaga tingkat konsumsi masyarakat. Anggaran terbesar dialokasikan untuk perlindungan sosial (33 persen) dan UKM (17 persen).

Pemerintah mengandalkan bantuan sosial untuk menahan laju angka kemiskinan atau mampu menyelamatkan lebih dari 5 juta orang menjadi miskin baru pada tahun lalu. Tanpa perlindungan sosial, Bank Dunia memperkirakan angka kemiskinan bisa mencapai 11,8 persen.

Berbekal keyakinan program PEN mampu menekan laju kemiskinan, pemerintah menargetkan angka kemiskinan pada tahun depan dapat ditekan ke level 8,5 – 9 persen, sekalipun catatan BPS menyebutkan bahwa tingkat kemiskinan terendah berada di level 9,22 persen pada September 2019. Artinya, penurunan tingkat kemiskinan akan mencapai level di bawah kondisi sebelum pandemi.

Target pemerintah menurunkan tingkat kemiskinan tersebut tentu tidak realistis. Selama periode 1996 hingga 2017 saja tingkat kemiskinan tidak pernah berada di bawah 10 persen, sekalipun trennya terus menurun sejak 2006.

Ditambah lagi, pemerintah justru menurunkan belanja untuk perlindungan sosial pada program PEN tahun depan. Anggaran PEN tahun depan sebesar Rp321,2 triliun, yang sebagian dialokasikan untuk sektor kesehatan Rp148,1 triliun dan perlindungan sosial Rp153,7 triliun. Anggaran sektor kesehatan dan perlindungan sosial tersebut dikurangi masing-masing Rp66,85 triliun dari pagu Rp214,dan Rp32,94 triliun dari pagu Rp186,64 triliun tahun ini.

Pemerintah harus mempertahankan berbagai bansos sebagai pilihan darurat untuk menahan lonjakan angka kemiskinan. Di saat ekonomi resesi sangat sulit menciptakan lapangan pekerjaan sehingga bansos menjadi bagian dari upaya penyelamatan.

Namun pemerintah tidak dapat mengandalkan instrumen bansos untuk menekan kemiskinan dalam jangka menengah panjang. Harus diingat bansos sifatnya sebagai obat pereda nyeri saja, tidak mengobati sumber penyakitnya.

Ke depan, pemerintah perlu mendorong pemulihan ekonomi, salah satunya dengan memberi bantuan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berjumlah 64 juta unit usaha dan mengembangkannya ke arah ekonomi digital sebagai respon atas kebijakan pembatasan mobilitas fisik masyarakat.

Pemerintah sudah memenuhi komitmennya menggelontorkan hibah sebesar Rp2,4 juta per bulan selama empat bulan untuk sejumlah UMKM yang memenuhi syarat dari total anggaran Rp187 triliun pada tahun ini. Tinggal dilanjutkan dengan upaya mempermudah izin UMKM dan membuka akses pembiayaan bagi para pengusaha.

Cara lain yang relatif memberikan efek berantai yang relatif cepat bagi peningkatan daya beli masyarakat adalah dengan mendorong program padat karya, terutama untuk sektor yang membutuhkan skil sederhana.

Sektor pertanian dan perkebunan bisa menjadi pilihan karena kemampuan yang dibutuhkan di bidang tersebut sesuai dengan kapasitas masyarakat di perdesaan, tidak setinggi di sektor manufaktur dan teknologi informasi.

SHARE ON

PILIHAN REDAKSI

2024: Orientasi Pergantian Semata, Celaka!

0 OPINI | 21 September 2021

Naik Turun Rezeki di Era Pandemi

0 OPINI | 16 September 2021

Majelis, Kembalikan Kedaulatan Rakyat!

0 OPINI | 14 September 2021

search
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia