Beberapa Catatan Mengenai Independensi Bank Sentral
YB. Suhartoko, Dr., SE., ME
Dosen Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan dan Magister Ekonomi Terapan Unika Atma Jaya Jakarta
berita
Berpikir Merdeka

Ilustrasi muid/watyutink.com

22 September 2020 12:00

Watyutink.com - UU No. 23 tahun 1999 mengenai Bank Indonesia dianggap oleh beberapa kalangan sudah tidak relevan lagi untuk digunakan, sehingga Badan Legislasi DPR perlu untuk mempersiapkan sebuah undang-undang baru mengenai Bank Indonesia (BI) untuk menggantikannya.

Jika dirunut penyempurnaan undang-undang mengenai BI pasca reformasi, sebenarnya bukan saat ini saja mengalami perubahan. Perubahan undang-undang mengenai BI pasca reformasi paling tidak sudah tiga  kali dilakukan. Perubahan tersebut tertuang pada UU No. 3/2004 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2/2008, UU No. 6/2009. Perubahan dalam Undang-undang mengenai BI  pada saat itu tidak begitu banyak menimbulkan perdebatan dan pertentangan publik.

Perubahan UU No. 23/1999 dalam UU No. 3/2004 cukup banyak berkaitan dengan bertambahnya fungsi serta wewenang BI, bertambahnya  peran pemerintah dalam penunjukan dewan gubernur, terdapat fungsi pengawasan oleh DPR, mendorong transparansi laporan tahunan, adanya  hak politik  anggota Dewan Gubernur BI, dan pembentukan lembaga baru terkait dengan pelaksanaan tugas BI. Perubahan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2/2008 hanya dalam pasal 11 UU No. 3/2004 tentang kemudahan bank untuk mendapatkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Perubahan undang-undang BI sebelumnya tidak menimbulkan pro kontra yang berarti, namun demikian rencana perubahan undang undang mengenai BI saat ini menimbulkan pro kontra, karena menyangkut aspek yang sangat esensial yaitu penurunan independensi Bank Indonesia dalam hal proses dan pelaksanaan kebijakan moneter.

Pembentukan Dewan moneter yang terdapat dalam RUU BI saat ini diduga akan mengurangi independensi BI dalam melakukan kebijakan moneter, karena Dewan Moneter nantinya akan terdiri dari Menteri Keuangan, Menteri Perekonomian, Gubernur BI, Deputi Gubernur Senior BI, dan Ketua Dewan Komisioner OJK. Selain kelima unsur tersebut, Dewan Moneter juga dapat disertai dengan anggota penasihat yang diambil dari menteri presiden. Keberadaan Dewan Moneter ini akan memberikan ruang yang cukup luas bagi eksekutif untuk mengontrol kebijakan moneter.

Pro Kontra Independensi BI

Sejarah mengenai fungsi dan tugas BI  menjadi dasar bagi pihak yang menginginkan terjaganya independensi BI. Tahun  1953 – 1966 BI lebih berperan sebagai pencetak uang bagi kepentingan pemerintah (seignorage) yang menimbulkan inflasi yang sangat tinggi (hyper Inflation). Tahun 1966-1998, pada awalnya berperan sebagai stabilisator perekonomian untuk menjaga kestabilan nilai rupiah dengan mengendalikan inflasi yang terjadi pada periode sebelumnya.

Perjalanan selanjutnya BI diposisikan juga sebagai agen pembangunan (the agent of development) untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan peranannya pada sektor riil dengan pemberian berbagai macam kredit (lihat UU tugas pokok Bank Indonesia No. 13 tahun 1968). Dalam kondisi ini peran Dewan Moneter sangat kuat dalam melakukan kebijakan moneter, karena posisi Gubernur BI hanya sebagai anggota.

Tahun 2000 sampai sekarang BI  mempunyai satu tugas utama tunggal, sebagai pengendali inflasi (single targetting), yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. 

Berdasarkan perjalanan sejarah ini, tercermin bahwa posisi Bank Indonesia yang tidak independen menimbulkan persoalan inflasi yang sangat tinggi dan semakin biasnya tugas BI sebagai otoritas moneter. BI yang tidak independen dalam kebijakan moneter, perumusan dan pelaksanaan kebijakannya dianggap tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi obyektif yang terjadi. Sebagai contoh, BI yang seharusnya melakukan kebijakan moneter mempertahankan suku bunga acuan untuk menjaga peningkatan inflasi, karena tekanan yang kuat dari pemerintah terpaksa menurunkan suku bunga untuk mendorong investasi yang berdampak terjadinya  peningkatan inflasi.

Rekomendasi 

Bagi pihak yang tidak setuju dengan independensi bank sentral (BI) juga mempunyai alasan yang cukup kuat. Pertama kuatnya independensi bank sentral akan menimbulkan persoalan ketatanegaraan dan konflik kepentingan antarlembaga negara. Status independensi tersebut dianggap mengurangi dukungan bank sentral terhadap kebijakan pemerintah terutama berkaitan perbedaan pandangan pertumbuhan ekonomi atau pengendalian inflasi. Banyak kasus di beberapa negara terjadi konflik antara eksekutif dan bank sentral.

Kedua, berkaitan dengan pemisahan yang ketat dalam hal tanggung jawab kelembagaan, yaitu pemerintah bertanggung jawab dalam pertumbuhan ekonomi dan bank sentral bertanggung jawab dalam stabilitas ekonomi. Pemisahan yang ketat akan tanggung jawab ini akan menimbulkan persoalan koordinasi pada saat terjadi krisis ekonomi yang mengarah resesi yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang rendah. Pada kondisi ini kekuatan pembiayaan pemerintah sangat terbatas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi agar tidak jatuh dalam jurang resesi yang semakin dalam.

Penambahan utang pemerintah akan menimbulkan beban di kemudian waktu jika tidak mempertimbangkan kemampuan penerimaan negara. Berkaitan dengan itu, perlu dilakukan pembagian beban pembiayaan antara pemerintah dan bank sentral. Bank Sentral yang sangat independen dapat saja menolak pembagian beban tersebut walaupun kondisi  pertumbuhan ekonomi lebih mendesak untuk dilakukan daripada pengendalian inflasi, karena bukan menjadi tugasnya. 

Pro dan kontra terhadap RUU BI perlu dipertimbangkan, keduanya mempunyai alasan yang kuat. Berdasarkan hal tersebut, RUU BI perlu mempertimbangkan beberapa hal berikut. Pertama, pembentukan Dewan Moneter dalam RUU tersebut harus mempertimbangkan kedudukan dan jumlah personil Bank Indonesia. Dewan moneter sesuai dengan namanya berkaitan dengan kebijakan moneter, dan oleh karena itu posisi Ketua Dewan Moneter, selayaknya dipegang oleh Gubernur BI bukan oleh menteri keuangan seperti pada rejim sebelum reformasi. Jumlah personil dalam Dewan Moneter, paling tidak seimbang antara pemerintah dan Bank Indonesia, hal ini untuk menjaga terjadinya voting dalam pengambilan keputusan yang seharusnya tidak dilakukan.

Kedua, RUU BI perlu menambahkan pasal mengenai koordinasi pemerintah dan Bank Indonesia, terutama dalam kondisi ekonomi yang membutuhkan pembagian beban di antara keduanya. Pasal ini menjadi penting, mengingat dalam kondisi ekonomi yang sangat inflasioner maupun resesioner diperlukan koordinasi yang kuat yang disertai dasar hukum yang kuat, sehingga keputusan pelaksanaan kebijakan dapat dilakukan dengan segera agar tidak terlambat, atau bahkan kehilangan momentum, mengingat suatu kebijakan ekonomi membutuhkan waktu antara pelaksanaan kebijakan dan dampaknya.

Terakhir, dalam kondisi ancaman krisis ekonomi saat ini, RUU BI jangan segera diputuskan menjadi undang-undang. Perlu kajian yang lebih mendalam agar perubahan undang-undang mengenai Bank Indonesia tidak mengulangi kesalahan lama yang berdampak buruk kepada perjalanan ekonomi nasional. Sisi moneter dan sisi riil perlu berkoordinasi bahkan saling memperkuat agar dapat bersinergi dalam membangun perekonomian bangsa sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat, dunia usaha dan internasional

SHARE ON

search
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia