Berharap Indonesia Jadi Surga Investasi
Sarwani
Jurnalis Watyutink.com
berita
Berpikir Merdeka

Ilustrasi Muid/ watyutink.com

19 April 2021 15:30

Watyutink.com – Kementerian Investasi akan segera memulai debutnya sebagai lembaga yang akan membenamkan dana triliunan rupiah di seantero wilayah Nusantara, menciptakan lapangan kerja bagi anak- anak bangsa, mendorong daya saing, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Kehadirannya sebagai nomenklatur baru di jajaran Kabinet Indonesia Maju sudah disetujui oleh DPR, bersama dengan pembentukan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada pekan pertama April 2021.

Para pengusaha menyambut baik kehadiran Kementerian Investasi. Mereka mengharapkan kementerian ini akan memperbaiki aspek kepastian, transparansi, dan koherensi kebijakan terkait investasi, efisiensi birokrasi, dan kemudahan pengurusan administrasi berbisnis dan berinvestasi di Tanah Air.

Baju baru Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itu akan mengefektifkan kerja sama dengan kementerian teknis di sektor lain agar bisa berjalan lebih seimbang, saling melengkapi satu sama lain untuk kepentingan menciptakan iklim usaha dan investasi yang memiliki daya saing.

Mereka juga mengharapkan Kementerian Investasi akan membawa Indonesia lebih lincah ke depannya dalam menanggapi dinamika bisnis di tingkat regional dan internasional yang mempengaruhi daya saing, iklim usaha, dan investasi di Tanah Air.

Kementerian Investasi diharapkan dapat mengejar ketertinggalan daya saing, memperbaiki iklim usaha dengan cara cepat-cepat melakukan penyesuaian yang diperlukan agar investasi nasional meningkat dibandingkan dengan negara kompetitor di masa mendatang sehingga Indonesia lebih maksimal dalam menarik dan mempromosikan investasi di Indonesia dan investasi Indonesia di luar negeri.

Asa pengusaha atas atas pembentukan Kementerian Investasi adalah adanya kepastian yang diberikan kepada investor menyangkut perizinan, lahan, fasilitas, insentif, aturan, waktu pengurusan, birokrasi, dan biaya.

Kehadiran Kementerian Investasi diharapkan menjadikan pemerintah bisa mengoordinasikan lebih baik lagi masalah penanaman modal dan membuat skala prioritas, terutama di masa pandemi Covid-19 saat ini. Selama ini banyaknya lembaga yang mengurus investasi membuat penanganannya tidak efisien.

Pemerintah sendiri berkepentingan dengan adanya Kementerian Investasi untuk mengatasi problem neraca perdagangan yang selalu defisit, yang disebabkan oleh dua faktor, yakni investasi dan perdagangan.

Ada keyakinan Kementerian Investasi akan membangkitkan gairah investor asing masuk ke Indonesia khususnya untuk segmen industri kelas menengah atas. Pengusaha China, misalnya, mau menanamkan modal ke Indonesia di industri nikel karena ada campur tangan di level kementerian sekelas Kementerian Koordinator Bidang Investasi. Investasi skala besar masuk dengan meminta komitmen pemerintah langsung. Bahkan tanda tangan di depan pemimpin tertinggi.

Kementerian Investasi harus memiliki fleksibilitas dalam membuat kebijakan yang memudahkan investor, dapat mengambil keputusan dalam pelaksanaan investasi hingga di tingkat pemerintah daerah.

Di samping itu, Kementerian Investasi juga harus berinteraksi secara aktif dan positif kepada calon investor, melakukan pendampingan. Para pengusaha, terutama bisnis start up membutuhkan asistensi untuk mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Kebijakan afirmatif seperti ini dibutuhkan dunia usaha.

Namun harapan yang terlalu tinggi justru akan berbuah kekecewaan manakala Kementerian Investasi tidak dapat menunjukkan kinerjanya dalam 100 hari setelah dibentuknya kementerian baru ini.

Salah satu masalah yang dikeluhkan pengusaha adalah ruwetnya birokrasi antarkementerian sehingga untuk merealisasikan investasi membutuhkan waktu lama, menyebabkan pembengkakan biaya yang mengganggu keuangan perusahaan.

Masalah lain yang secara tradisional merusak iklim usaha dan peningkatan investasi adalah soal koordinasi, kompetensi pejabat berwenang, kepemimpinan, kemampuan melobi, hingga anggaran. Problem tersebut bak awan kelabu yang menggelayuti perjalanan Kementerian Investasi ke depan yang setiap saat bisa berubah menjadi badai yang mengganggu kinerjanya.

Dalam beberapa kesempatan mengikuti road show investasi ke luar negeri saya menyaksikan pejabat yang mewakili pemerintah Indonesia tidak cakap dan tidak menguasai persoalan investasi saat berdialog dengan investor luar negeri.

Jawaban yang diberikan cenderung normatif, mengambang, tidak to the point memberikan solusi dari masalah riil yang mereka hadapi di Tanah Air seperti perizinan, waktu pengurusan investasi, garansi pemerintah, pembiayaan hingga masalah keamanan.

Sementara pihak investor asing begitu detil menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan investasi mereka di Indonesia. Bahkan mereka dapat menyebutkan daerah tempat investasi secara spesifik dengan problem yang ada di dalamnya.

Baju baru untuk BKPM ini tak menjamin investasi di Tanah Air moncer sepanjang di dalamnya masih sama, tidak ada upaya keras membangun kapasitas (capacity building) SDM-nya, membentuk mental melayani, dan mengikis kelemahan investasi di Indonesia.

Di bawah payung hukum omnibus law UU Cipta Kerja, Kementerian Investasi memiliki otoritas, pijakan keras, kewenangan luas, fleksibilitas, dan posisi kuat di dalam membuat dan menjalankan kebijakan investasi dibandingkan era sebelumnya.

Dengan kata singkat, Kementerian Investasi harus menjadikan Indonesia surga bagi investor.

SHARE ON

PILIHAN REDAKSI

search
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia