KPK Menghambat Investasi: Halusinasi Pejabat Negara
Anthony Budiawan
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS)
berita
Berpikir Merdeka

02 October 2019 10:30

Watyutink.com - Revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi bola liar. Memanas, dan menuai protes masyarakat, termasuk mahasiswa. Bahkan revisi UU KPK ini menjadi pemicu utama mahasiswa dan pelajar turun ke jalan, menuntut pembatalan revisi UU KPK yang sudah terlanjur disahkan pada 17 September yang lalu.

DPR, dan pemerintah, mengatakan keberadaan KPK sudah di luar jalur sehingga perlu direvisi. Mereka beralasan, keberadaan KPK membahayakan investasi dan perekonomian nasional. Mereka beralasan, sepak terjang KPK membuat investor ketakutan, sehingga investasi tidak masuk, dan pertumbuhan ekonomi jeblok. Mereka menambahkan, penangkapan operasi tangkap tangan (OTT) membuat investor takut.

Pendapat ini tentu saja terkesan mengada-ada. Spekulatif. Dan penuh khayalan. Apakah sekadar untuk melanggengkan korupsi di Indonesia?

Sejak krisis ekonomi melanda Indonesia tahun 1998, total investasi Indonesia (PMA dan PMDN) hingga 2002 mengalami penurunan. Tahun 2001, investasi turun 10,4 persen. Dan tahun 2002 investasi bahkan anjlok 47,6 persen, dari Rp215,4 triliun (2001) menjadi Rp112,8 triliun (2002). Bertepatan dengan penurunan investasi ini, pemerintah juga membentuk KPK tahun 2002, dengan harapan Indonesia dapat terbebas dari praktik korupsi yang sangat kronis. Indonesia (ketika itu) termasuk salah satu negara terkorup di dunia.

Pasca KPK, investasi naik 42,1 persen pada 2003, tetapi kemudian turun lagi di tiga tahun berikutnya (2004-2006). Booming komoditas tahun-tahun selanjutnya mengerek investasi, naik 77,1 persen dan 38,5 persen pada 2007 dan 2008. Krisis finansial global 2007/2008 berimbas ke Indonesia pada 2009, membuat investasi turun 23,9 persen. Setelah itu, investasi naik tajam, naik 48 persen (2010), 22,4 persen (2011), 30,5 persen (2012) dan 44,7 persen (2013). Berdasarkan data ini, sulit mengatakan bahwa keberadaan KPK menghambat investasi.

Memang benar pertumbuhan investasi selanjutnya melambat. Hanya 7,1 persen pada 2014, 14,2 persen pada 2015, 3,8 persen pada 2016, 14,4 persen pada 2017 dan 4,11 persen pada 2018. Apakah pelambatan pertumbuhan investasi ini akibat keberadaan KPK? Atau akibat kebijakan ekonomi yang salah?

Untuk lebih jelas lagi, mari kita lihat China yang sangat fenomenal.

China melakukan economic reforms tahun 1978, dari central planning menuju market economy. Seiring dengan transisi ini, kasus korupsi juga meningkat tajam, dengan jumlah gigantis. Korupsi yang berkembang subur pada dekade 1980-an menuai protes dari masyarakat, dan dipercaya menjadi alasan terjadinya protes Tiananmen 1989.

Partai komunis China, partai politik penguasa satu-satunya, beberapa kali mendeklarasikan perang melawan korupsi. Pertama tahun 1982, kemudian tahun 1986, dan kemudian tahun 1989 (setelah protes Tiananmen). Seiring dengan deklarasi melawan korupsi, jumlah pejabat yang menjadi tersangka korupsi juga semakin banyak, dan ada yang sampai dieksekusi. Jumlah kasus korupsi mencapai 9.000 pada tahun 1980, meningkat menjadi 77.400 pada 1989. Selama periode 1991-1997, jumlah kasus korupsi masih bertahan di sekitar 60.000 per tahunnya.

Korupsi tahun 1990-an semakin besar, melibatkan pejabat tinggi, baik pejabat BUMN, pemerintah, dan juga pejabat partai. Setiap tahun lebih dari 10.000 pejabat yang dipenjara akibat korupsi. Lebih dari setengahnya divonis 5 tahun penjara atau lebih, dan ada yang seumur hidup. Sekitar 400 pejabat divonis hukuman mati dan dieksekusi. Dan 240 lainnya juga divonis hukuman mati yang tertunda. 

Dibandingkan dengan Indonesia, penanganan korupsi di China jauh lebih intens. Dengan jumlah tersangka dan terpidana jauh lebih banyak dari Indonesia. Namun demikian, di tengah penangkapan para koruptor, di tengah vonis hukuman mati, investasi ke China tetap mengalir deras. Pertumbuhan ekonomi China tertinggi di dunia, rata-rata mencapai 9,5 persen per tahun selama 40 tahun, dari 1979 hingga 2018.

Investasi asing (PMA) ke China juga naik pesat, hampir 100 kali lipat selama periode 1984-2017. Dari 1,4 miliar dolar AS pada 1984 naik menjadi 3,5 miliar dolar AS pada 1990, dan naik lagi menjadi 40,7 miliar dolar AS pada 2000, kemudian menjadi 114,7 miliar dolar AS pada 2010, dan 135 miliar dolar AS pada 2017.

Jelas, upaya pemberantasan korupsi di China yang jauh lebih intens dari Indonesia, penangkapan para koruptor, vonis hukuman mati, ternyata tidak mengurangi investasi asing masuk ke China. Oleh karena itu, pendapat yang mengatakan keberadaan KPK menghambat investasi hanya khayalan para koruptor saja.

SHARE ON

search
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

FOLLOW US

Pelantikan Presiden, Stasiun Palmerah – Tanah Abang Tak Layani Penumpang Rute Rangkasbitung             Prabowo-Sandi & Rombongan Akan Hadiri Pelantikan Jokowi             PDIP: Tiga Kepala Daerah di Jatim Masuk Bursa Menteri             Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)