Keseimbangan Penyelamatan Ekonomi dengan Penyebaran Covid-19
YB. Suhartoko, Dr., SE., ME
Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan dan Magister Ekonomi Terapan Unika Atma Jaya Jakarta
berita
Berpikir Merdeka

Ilustrasi muid/watyutink.com

19 June 2020 10:00

Watyutink.com - Pandemik Covid-19 di Indonesia berdasarkan data yang diumumkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19  belum menunjukkan tanda tanda akan berakhir. Data kasus baru 18 Juni 2020 sebanyak 1.331 orang, sehingga total menjadi 42.762 orang. Dari sisi penambahan jumlah kasus masih menunjukkan kenaikan, dengan penambahan yang fluktuatif. 

Pasien yang sembuh relatif sangat sedikit dibandingkan tambahan pasien dalam pengawasan (PDP), apalagi ditambah orang dalam pengawasan (ODP). Walaupun demikian data menunjukkan adanya peningkatan pertumbuhan pasien yang sembuh. Jumlah pasien yang meninggal pada awal pandemi Covid-19 lebih banyak daripada yang sembuh, namun demikian seiring perkembangan waktu, terjadi  penurunan pertumbuhan pasien yang meninggal dan terjadi peningkatan yang cukup signifikan pasien yang sembuh.

Berbagai kebijakan di bidang kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19 telah dilakukan. Pembatasan Sosial Berskala Besar dan turunannya, jika hanya melihat data perkembangan nasional nampaknya  belum berdampak besar. Namun apabila mencermati dalam skala mikro, cukup banyak kabupaten dan kota bahkan beberapa provinsi  sudah dapat mengendalikan jumlah penyebaran Covid-19.

Kebijakan untuk mencegah penyebaran Covid-19 ditambah melemahnya perekonomian dunia telah menyebabkan dunia usaha dan perekonomian Indonesia menurun kinerjanya. Berdasarkan Siaran Pers Langkah Penguatan Perlindungan Sosial & Stimulus Ekonomi Menghadapi Dampak Covid-19 oleh Kementrian Kuangan RI,  tanggal 1 April 2020, dikemukakan berbagai skenario mengenai besaran variabel makro sebagai berikut.

1. Jika terjadi skenario dampak berat, PDB hanya akan tumbuh sebesar 2,3 persen, jika skenario dampak sangat berat tumbuh -0,4 persen

2. Jika terjadi skenario dampak berat, inflasi yang terjadi sebesar 3,9%, jika skenario dampak sangat berat inflasi 5,1 pesen

3. Jika terjadi skenario dampak berat, harga minyak  yang terjadi sebesar 38 dolar AS/barrel , jika skenario dampak sangat berat inflasi 38 dolar AS/Barel

4. Jika terjadi skenario dampak berat, nilai tukar  yang terjadi sebesar Rp17.500/dolar AS , jika skenario dampak sangat berat Rp20.000/ dolar AS.

Dari sisi kontribusi dan pertumbuhan komponen dalam Produk Domestik Bruto (PDB), dampak Covid-19 juga cukup signifikan. Data kontribusi komponen pengeluaran terhadap PDB menunjukkan kontribusi konsumsi rumah tangga (PK-RT)  terhadap PDB sekitar 58,14 persen, pengeluaran konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga (PK-LNPRT) sekitar 1,28 persen, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)  sekitar 31,91 persen, perubahan inventori sekitar 3 persen, ekspor barang dan jasa sekitar 17,43 persen, pengeluaran konsumsi pemerintah  (PK-P) sekitar 6,50 persen  dan impor walaupun sebagai faktor pengurang PDB sekitar 18,79 persen, namun peranannya sangat besar dalam output industri manufaktur.

Konsumsi merupakan komponen pengeluaran terbesar dalam PDB,  diperkirakan dalam APBN 2020 tumbuh 5 persen akibat pandemi Covid-19 hanya akan tumbuh 3,22 persen dalam skenario berat dan tumbuh 1,6 persen dalam skenario sangat berat. PMTB merupakan komponen ke dua terbesar dalam PDB, diperkirakan dalam APBN 2020 tumbuh 6 persen, akibat pandemi Covid 19 hanya akan tumbuh 1,12 persen dalam skenario berat dan tumbuh -4,22 persen dalam skenario sangat berat.

Ekspor  merupakan komponen ketiga terbesar dalam PDB, diperkirakan dalam APBN 2020 tumbuh 3,7 persen, akibat pandemi Covid 19 hanya akan tumbuh -14 persen dalam skenario berat dan tumbuh -15,60 persen dalam skenario sangat berat.

Impor  merupakan komponen pengurang  dalam PDB, diperkirakan dalam APBN 2020 tumbuh 3,2 persen, akibat pandemi Covid-19 hanya akan tumbuh -14,50 persen dalam skenario berat dan tumbuh -16,65 persen dalam skenario sangat berat. Walaupun pertumbuhannya negatif, yang harus dicermati adalah penurunan impor bahan baku untuk industri manufaktur dan kunjungan wisatawan asing yang mempunyai dampak multiplier yang tinggi.

Pengeluaran pemerintah sebagai penopang pertumbuhan, jika skenario sangat berat kontribusinya diperkirakan akan menurun hanya sekitar 3,73 persen. Berdasarkan data ini, maka usaha penyelamatan ekonomi oleh pemerintah mutlak untuk dilakukan walaupun harus meningkatkan defisit APBN dan konsekuensinya naiknya utang negara.

Sejak awal terjadinya pandemi Covid-19 yang dimulai dari Wuhan Tiongkok yang berakibat kepada melemahnya perekonomian Indonesia, pemerintah telah melakukan langkah antisipasi. UU No. 2 tahun 2020 adalah upaya pemerintah di bidang fiskal untuk memberi stimulan bagi dunia usaha yang mengalami kontraksi. Namun demikian, nampaknya kebijakan tersebut dirasakan belum cukup memberikan stimulan kebangkitan dunia usaha dan perekonomian.

Situasi  saat ini adalah di tengah kondisi belum berhentinya penyebaran Covid-19, terjadi pelonggaran PSBB dan dunia usaha masih terpuruk. Seperti buah simalakama pelonggaran PSBB berpotensi meningkatkan kasus baru penularan Covid-19, namun dunia usaha mempunyai ruang lebih luas untuk tumbuh, sehingga ekonomi hidup kembali. Jika PSBB dijalankan potensi penyebaran Covid-19 menurun, tetapi dunia usaha dan perekonomian terpuruk.

Pertanyaannya adalah dengan pelonggaran PSBB akan mendorong peningkatan penyebaran Covid-19 dan kebangkitan dunia usaha dan ekonomi. Jika jawabannya iya, nampaknya bukan sesuatu kinerja yang bagus. Jika jawabannya adalah penurunan penyebaran Covid 19 dan kebangkitan dunia usaha dan ekonomi itulah yang diinginkan semua pihak, pemerintah dan masyarakat. Jawaban yang kedua ini menunjukkan kualitas pemerintah dalam pengelolaan negara dalam situasi sulit.

Pemerintah nampaknya berkencenderungan untuk mendorong kebangkitan dunia usaha dan perekonomian, dengan melonggarkan PSBB. Dampak positif pelonggaran PSBB telah terlihat dari sisi permintaan yaitu adanya indikasi membaliknya Purchasing Manager Index (PMI) di manufaktur Indonesia yang sempat turun drastis dari bulan Maret 2020 43.5 menjadi 27,5 pada bulan April 2020. 

Angka PMI yang tinggi menunjukkan optimisme pelaku sektor bisnis, sehingga indeks ini banyak dirilis negara-negara maju. Harga minyak dunia yang mulai meningkat dari sebelumnya harga beberapa jenis minyak tertentu negatif menjadi 35-40 dolar AS. Kenaikan harga minyak ini salah satu indikasi meningkatnya permintaan barang di masyarakat.

Pelonggaran PSBB saja tidak cukup, kebijakan Fiskal yang bersifat Counter Cyclical dengan intensitas yang luar biasa dilakukan oleh pemerintah. Beberapa sektor menjadi perhatian pemerintah karena terdampak pandemi Covid 19 adalah sektor pariwisata berdampak pada 12,7 juta tenaga kerja, perdagangan  berdampak pada 19,9 juta tenaga kerja, manufaktur mengancam >8 juta pekerja dan pertanian berdampak pada 29,5 persen total tenaga kerja nasional.

Berkenaan dengan itu defisit APBN 2020, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani akan melebar menjadi 6,72 persen dari PDB atau mencapai Rp1.028,6 triliun, di mana pada bulan Mei 2020 sudah mencapai Rp179,6 triliun.

Peningkatan defisit ini mau tidak mau harus dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid 19 dan menopang keterpurukan dunia usaha dan ekonomi  akibat pandemi Covid 19. Jangan sampai keterpurukan dunia usaha mendorong pelaku usaha untuk keluar dari pasar atau shut down yang akhirnya lebih sulit untuk bangkit kembali dan butuh dana suntikan yang lebih besar lagi. Kalau ini yang terjadi pengangguran akan semakin meningkat dan gilirannya konsumsi menurun, investasi menurun, pajak menurun, ekspor menurun dan pemerintah tak mampu membiayai penyelenggaraan negara.

Biaya penanganan Covid 19 melalui APBN 2020 sebesar Rp695,20 triliun. Biaya sebesar itu dialokasikan ke kesehatan Rp87,55 triliun, perlindungan sosial Rp203,90 triliun, insentif usaha Rp 120,61 Triliun, UMKM Rp123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp53,57 triliun dan sektor K/l (kementerian dan lembaga)  dan pemda Rp106,11 triliun.

Jika dilihat komposisinya, nampaknya alokasi ke ekonomi dan dunia usaha sangat besar dibandingkan kesehatan. Perlindungan sosial secara umum adalah pemberian bantuan untuk menopang penurunan daya beli agar masih mampu berkonsumsi. Insentif usaha, UMKM dan pembiayaan korporasi langsung diarahkan kepada pemulihan dunia usaha. Alokasi sektor K/L beberapa item untuk ekonomi. seperti program padat karya, pariwisata dan Dana Alokasi Khusus pembangunan fisik.

Penting untuk diperhatikan pemerintah dalam situasi masih merebaknya penyebaran covid-19 dan dilonggarkannya PSBB untuk mendorong kebangkitan ekonomi serta meningkatnya defisit APBN yang akan terus berlanjut sampai tahun 2022.

Pertama, pelonggaran PSBB dapat meningkatkan penyebaran Covid-19 dan jika angkanya sangat besar akan menimbulkan ketidakpercayaan kepada pemerintah sehingga meningkatkan risiko politik yang berdampak juga kepada peningkatan risiko ekonomi dan keuangan dan rentetannya dunia usaha yang mulai bangkit terkena dampak negatifnya.

Kedua, penyaluran dana pemulihan dunia usaha harus diawasi dengan ketat dan dievaluasi dengan frekuensi lebih sering agar menimbulkan dampak multiplier yang besar. Ketiga, dalam jangka pendek perlu dilakukan evaluasi pengeluaran-pengeluaran yang kurang penting dalam penyelenggaraan negara, serta mencari mencari sumber penerimaan bukan pajak dan  dalam jangka menengah dan panjang dilakukan perencanaan, monitoring dan evaluasi manajemen utang negara, karena melemahnya penerimaan pajak  saat ini tidak akan pulih dalam jangka pendek.

Akhirnya, kebijakan telah dilakukan di tengah masa keprihatinan saat ini dengan dana pemulihan yang berbiaya besar, efektivitas kebijakan harus terjadi dan untuk itu pengawasan yang ketat mutlak dilakukan baik menyangkut penyalahgunaan keuangan negara maupun kesalahan-kesalahan lain yang tidak perlu.

SHARE ON

search
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia