Krisis Iklim, NDC dan NZE  
Amanda Katili Niode, Ph.D.
Manager, Climate Reality Indonesia
berita
Berpikir Merdeka

Ilustrasi Muid Watyutink.com

01 May 2021 10:00

Watyutink.com - Sejak Persetujuan Paris, kesepakatan internasional tentang perubahan iklim pada 2015, istilah NDC dan NZE sudah beredar, namun kini semakin gencar menjadi perbincangan, khususnya di kalangan pegiat dan pengamat masalah perubahan iklim.

Persetujuan Paris menetapkan kenaikan suhu global abad ini agar di bawah 2ºC dibandingkan suhu pra-industri dan diupayakan menekannya hingga 1,5ºC. Perbedaan antara 1,5ºC dan 2ºC tidaklah besar, namun memiliki efek yang dahsyat bagi kemungkinan terjadinya bencana seperti badai, banjir, kekeringan, dan gelombang panas.

NDC/ Nationally Determined Contribution atau kontribusi yang ditentukan secara nasional, adalah komitmen masing-masing negara untuk mengurangi emisi gas rumah kaca penyebab perubahan iklim (mitigasi), dan menyesuaikan terhadap dampak perubahan iklim (adaptasi).

NZE/ Net Zero Emission atau emisi nol bersih, adalah keadaan ketika jumlah emisi karbon penyebab perubahan iklim sama dengan emisi yang diserap dari atmosfer melalui berbagai upaya, antara lain penanaman pohon.

Penelitian menunjukkan bahwa untuk menghindari dampak terburuk perubahan iklim, emisi gas rumah kaca harus turun hingga setengahnya pada tahun 2030 dan mencapai NZE sekitar 2050.

Pada dokumen NDC pertama yang diajukan ke PBB tahun 2016, Indonesia berkomitmen menurunkan emisi pada 2030 sebesar 29% dengan kemampuan sendiri dan sampai 41% dengan dukungan internasional. Komitmen adaptasi meliputi peningkatan ketahanan ekonomi, ketahanan sosial dan sumber penghidupan, serta ketahanan ekosistem dan lanskap. 

Pada dokumen NDC kedua, setelah 5 tahun berlalu, target penurunan emisi Indonesia tetap seperti NDC pertama, tetapi menjabarkan strategi implementasi tentang adaptasi serta peningkatan transparansi.

Kajian PBB terhadap NDC terbaru dari 75 negara (belum termasuk Indonesia) mengungkapkan bahwa negara-negara harus melipatgandakan usaha iklim mereka untuk mencapai target Persetujuan Paris.

Sebenarnya, NDC sangat terkait dengan tujuan jangka panjang untuk mencapai NZE sekitar tahun 2050, dan dapat memetakan jalur yang jelas menuju target NZE suatu negara.

Presiden RI baru saja mengikuti Leaders Summit on Climate, KTT Perubahan Iklim yang digagas Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan mengundang pemimpin 40 negara. Jokowi menyampaikan, Indonesia menyambut baik target sejumlah negara menuju net zero emission tahun 2050. Namun, agar kredibel, komitmen tersebut harus dijalankan berdasarkan pemenuhan komitmen NDC tahun 2030.

Jokowi mengemukakan beberapa keberhasilan terkait penurunan emisi, di antaranya laju deforestasi Indonesia saat ini yang turun terendah dalam 20 tahun terakhir. Juga penghentian konversi hutan alam dan lahan gambut yang mencapai 66 juta ha, dan penurunan kebakaran hutan sebesar 82 persen.

Tetapi, menurut Nur Hidayati, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, pidato Presiden Jokowi merupakan missed opportunity atau kesempatan yang hilang, karena tidak mengumumkan komitmen yang lebih ambisius.

Moekti Handajani Soejachmoen, salah satu Pendiri dan Direktur Eksekutif Indonesia Research Institute for Decarbonization  menjelaskan: “Salah satu peluang pendanaan di saat banyak negara maju dan organisasi internasional bersiap membuka dompet terlewatkan dengan tidak adanya gesture Indonesia terkait NZE. Pekerjaan rumah kita semua untuk mengkaji berbagai pilihan NZE beserta ragam tantangan dan peluangnya termasuk investasi dan opsi pendanaan.”

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengkaji Skenario NZE untuk 2045, 2050, 2060 dan 2070 melalui Pembangunan Rendah Karbon. Pilihan kebijakan untuk mendukung NZE meliputi sektor energi, lahan, limbah dan fiskal. Skenario NZE yang ditetapkan dan seluruh alternatif kebijakannya akan diputuskan oleh Presiden.

Mencapai NZE akan menjadi tantangan besar karena berarti mengubah hampir setiap aktivitas dalam kehidupan modern dan setiap sektor utama ekonomi seperti kelistrikan, pertanian, manufaktur, transportasi, dan bangunan.

Namun demikian, Persetujuan Paris memberikan kerangka kerja untuk dukungan finansial, teknis dan peningkatan kapasitas bagi negara-negara yang membutuhkannya. Karenanya, NDC yang ambisius dan rencana NZE yang konkret untuk Indonesia akan menarik investasi asing, hal yang selalu ditekankan oleh Presiden Joko Widodo.

SHARE ON

PILIHAN REDAKSI

search
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia