Latah Nasional: New Normal
Erros Djarot
Budayawan
berita
Berpikir Merdeka

Ilustrasi muid/watyutink.com

02 June 2020 10:05

Watyutink.com - Terminologi baru, New Normal, ramai menjadi pembicaraan. Kalangan elite hingga kelas menengah menjadikannya pergunjingan intensif agar terkesan selalu tune in dan keren. Terminologi New Normal pun menjelma menjadi latah Nasional. Tanpa peduli teguran gaya anak Medan.."Ini Indonesia Bung..!”

Hanya gara-gara World Health Organization (WHO) menggelindingkan terminologi ini, maka kita pun heboh dan latah tanpa ‘ngukur badan’ langsung mengadopsinya. Seakan kita adalah kumpulan masyarakat negara-negara maju di Eropa yang dalam hal memahami dan memenuhi prasyarat yang diajukan WHO, berkemampuan cukup memadai.

Pertanyaannya; terminologi baru ini dihadirkan untuk siapa? Bila ditujukan untuk publik di kita yang mayoritasnya adalah rakyat biasa di lapisan bawah, penggunaan istilah New Normal sangat jauh dari jangkauan pemahaman mereka. Bisa dimengerti mengapa banyak rakyat biasa yang bertanya-tanya; Apa itu sih New Normal? Ada pula masyarakat di lapisan bawah yang langsung nyeletuk.."Oh ini mah masalah buat orang-orang gedongan..!’’ 

Celetukan ini membuat saya terhenyak. Ternyata para pemimpin kita memang gemar sekali menggunakan terminologi (sosial-ekonomi-politik) yang jauh dari realita kehidupan maupun bahasa keseharian rakyatnya. Para petinggi dan elite negara seperti asyik sendiri dengan dunia mereka. Akibatnya, rakyat pun cuek karena tak paham. Mereka pun menjadi tak tergerakkan, sulit digerakkan, apatis, dan bengong. 

Suasana ‘rakyat bengong’ seperti ini bukan terjadi kali ini saja. Peristiwa terdekat terjadi ketika para pemimpin dan petinggi negara melansir istilah ‘physical-social distancing’. Rakyat bertanya-tanya, gamang, dan tidak memahaminya. Baik dalam konteks sosial, ekonomi, terlebih lagi budaya. Mereka terpinggirkan oleh gagal pahamnya para pemimpin yang seharusnya menempatkan rakyat sebagai subyek dan bukan sekadar obyek permasalahan.

Para petinggi negara seharusnya mengenal betul kondisi sosial-ekonomi dan budaya keseharian rakyatnya. Bahasa dan terminologi yang lebih pas digunakan dalam seminar maupun dalam pembicaraan para elite, atau percakapan antara para teknokrat jebolan luar negeri, langsung dilempar ke publik. Dilakukan tanpa diolah lewat pendekatan sosial-budaya agar mudah ditangkap dan dicerna rakyat. 

Dengan kata lain, komunikasi dengan menggunakan bahasa rakyat, telah lama ditinggalkan. Karena ternyata pola pikir yang sangat elitis sudah merasuk ke dalam tulang sumsum dan struktur rekognasi di benak bahkan seluruh indera mereka. Bisa jadi karena hilangnya jiwa kerakyatan, walau penampilan selalu berupaya terkesan merakyat. Atau, bisa juga karena intelektual kompleks. Mengira bahwa dengan menggunakan bahasa elitis yang tidak dipahami rakyat kebanyakan, dirinya merasa lebih keren, lebih intelek, dah lebih bergengsi. 

Kembali ke masalah New Normal, ada pertanyaan mendasar; apa pemerintah kita sudah siap menerapkan atau memberlakukan pola hidup New Normal

Dr. Henri P.Kluge, Direktur Regional WHO untuk Eropa memberi sejumlah persyaratan minimum tata laksana New Normal dalam suatu komunitas negara. 

Setidaknya negara tersebut telah membuktikan diri bahwa transmisi Covid-19 telah dapat dikendalikan. Institusi berikut sistem kesehatan negara terbukti berkemampuan melakukan identifikasi, isolasi, menguji dan melacak kontak person terjangkit atau diduga terjangkit untuk dikarantina. Dalam kaitan dua persyaratan ini saja, kita masih jauh dari harapan dan yang seharusnya.

Selanjutnya di wajibkan pula melakukan pengurangan risiko wabah dengan melakukan pengaturan ketat posisi fisik berjarak yang di Indonesia dikenal dengan istilah PSBB. Dalam hal ini, tanpa perlu memberi sejumlah contoh, pada tingkat pelaksanaan, PSBB bisa dikatakan setengah gagal atau masih jauh dari yang seharusnya. 

Juga upaya pencegahan di tempat kerja yang mengharuskan penetapan jarak fisik antar pekerja. Plus selalu tersedianya fasilitas untuk mencuci tangan menjaga higenitas dan sejenisnya, berikut etiket penerapan pernafasan. Bagi masyarakat di Eropa yang kebanyakan bekerja di pabrik-pabrik maupun perkantoran (masyarakat negara industri), prasyarat ini sangat mungkin dilakukan. 

Sementara di Indonesia yang negara kepulauan dan dominasi budaya masyarakat agraris yang masih kental, membuat keadaan jauh berbeda. Dikarenakan tempat, jenis, dan budaya kerja yang variabelnya cukup tinggi, menyulitkan kita untuk memenuhi prasayarat yang ditentukan. Terlebih lagi ketika sukses New Normal akan sangat ditentukan oleh disiplin masyarakat. Hal yang justru menjadi titik lemah masyarakat kita. 

Ketika law and order hilang dalam praktik kehidupan sehari-hari. Merit sistem, reward and punishment digerus oleh ‘kedekatanisme dan jilatisme’, maka masyarakat pun menjadi cuek, minim disiplin, dan anarkis. Dalam hal disiplin ini, masyarakat juga kehilangan figur panutan yang mampu membangkitkan kedisiplinan lewat percontohan laku seorang pemimpin

Nah, bila mau jujur mengakui belum siapnya kita memenuhi persyaratan yang diajukan pihak WHO, mengapa perlu heboh mengkampanyekan terminologi ‘New Normal’ ini?. Tidakkah akan lebih jauh bermanfaat bila pemerintah merespon dengan langkah yang lebih kreatif, nyata, dan tepat guna. Karena toh terjadinya pergeseran atau perubahan paradigma tata laksana kehidupan pasca musibah Corona adalah sebuah keniscayaan. 

Mengapa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita tidak merumuskan saja Cultural Policy untuk menyiapkan manusia Indonesia agar pada saatnya, kita benar-benar siap melaksanakan pola hidup New Normal versi kita sendiri. Bahkan bila perlu merancang langkah yang lebih jauh lagi ke depan?! Setidaknya, sebagai langkah awal mencari terminologi padanan yang dimengerti rakyat berikut arahan politik kebudayaan yang mempunyai kejelasan arah dan tujuan. 

Juga perlu untuk dirumuskan pola pendidikan seperti apa dan bagaimana tatalaksananya  pasca musibah kemanusiaan Corona Covid-19 yang menyodorkan peradaban baru. Hal yang sama perlu juga dilakukan oleh seluruh menteri pembantu presiden sesuai bidang tanggungjawabnya. Rancang bangun pola kerja seperti apa yang pas untuk menjawab tantangan peradaban baru pasca tragedi kemanusiaan Corona Covid-19. 

Hal-hal mendasar inilah yang jauh lebih diperlukan bangsa ini untuk tetap move on. Ketimbang ikut latah ber-New Normal ria tanpa dasar yang kuat, pemahaman yang menyeluruh, dan lebih memprihatinkan lagi, berpura-pura siap seolah ready to go!.

Di sinilah kepemimpinan Jokowi sebagai Kepala Pemerintahan dan sekaligus Kepala Negara dihadapkan pada tantangan dan ujian yang nyata. Diperlukan hadirnya para Pembantu yang nyata pula. Bukan yang tetap melingkar dalam ruang pencitraan namun zero manfaat dan kegunaan.

Memenangkan pertarungan ini, niscaya Jokowi sebagai Presiden akan hadir jauh lebih perkasa. Sebaliknya bila lebih memilih tetap berada di lingkaran ruang pencitraan bersama para pembantu yang zero manfaat, dan yang hanya pandai latah ber-New Normal-ria, maka kekalalahan pun menjadi satu-satunya pilihan. Akibatnya, sungguh tak terbayangkan!

Saya yakin, mayoritas rakyat sampai hari ini masih sangat tidak menginginkan hal itu terjadi. Tapi entah esok atau lusa?! Pilihan ada di tangan Bapak Presiden dan seluruh rakyat bangsa Indonesia. Dengan ketegasan dan kejelasan kepemimpinan yang membuat rakyat bersatu dan bergotong royong, kita Insya Allah bisa memenangkan pertempuran melawan Corona Covid-19 ini. 

Fase ini perlu kita lalui dengan kemenangan. Karena perang yang lebih dahsyat sudah menunggu di depan mata. Lebih nyata dan lebih besar. Harus kita hadapi dengan pilihan yang sama: keluar sebagai bangsa pemenang!

SHARE ON

search
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia