Membantu Ya, Berempati Ya
Sarwani
Jurnalis Watyutink.com
berita
Berpikir Merdeka

Ilustrasi muid/watyutink.com

17 June 2020 10:00

Watyutink.com - Pandemi Covid-19 baru berjalan dalam hitungan bulan, namun dampak yang ditimbulkan telah menghancurkan usaha yang sudah dibangun tahunan. Banyak bisnis bangkrut karena kehilangan pelanggan, kesulitan bahan baku, terkena larangan beroperasi.

Dunia usaha sudah berusaha mencoba bertahan hidup di tengah pandemi Covid-19 melalui opsi non-stimulus dengan melakukan efisiensi berbagai pos pengeluaran yang masih bisa ditunda atau bukan yang pokok, mencari pinjaman investasi baru dengan menjual  saham atau menggadaikan aset, restrukturisasi dalam skala besar serta melakukan alih produksi dan pasar.

Namun tanpa stimulus tambahan dari pemerintah, kondisi perusahaan akan lebih tertekan lagi. Sejumlah stimulus sudah digelontorkan pemerintah, namun realisasinya tidak lancar dan nilainya masih jauh dari kebutuhan riil.

Stimulus yang diperlukan untuk menggerakkan kembali roda perekonomian diperkirakan sediktnya mencapai Rp1.600 triliun, hampir empat kali lipat dari anggaran yang disediakan pemerintah sebesar Rp405,1 triliun. Dana sebesar itu untuk mencukupi kebutuhan dari segi demand side di sektor riil dan pasar serta sisi supply yakni perbankan, berupa penyaluran modal dengan bunga rendah bagi sektor yang terdampak.

Tekanan pada dunia usaha sangat dirasakan para pekerja yang selama ini menjadi ujung tombak pertumbuhan bisnis. Karyawan yang bekerja di usaha berskala mikro, kecil, menengah, dan besar menjadi korban pertama dari kemerosotan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Pelan tapi pasti mereka kehilangan pekerjaan. Awalnya dirumahkan, dipotong gaji, dan pada akhirnya diputuskan hubungan kerjanya. Karirnya mendadak berakhir di titik nol. Perusahaan punya alasan melakukan PHK selama masa pandemi Covid-19 antara lain karena lemahnya permintaan pasar akibat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), keterbatasan bantuan modal, seretnya arus kas terutama untuk membiayai gaji tenaga kerja yang menjadi komponen tertinggi dari biaya perusahaan.

Saat ini 55 juta pekerja memerlukan bantuan pemerintah karena dampak virus corona. Dari jumlah itu, sedikitnya 6 juta pekerja terpaksa dirumahkan serta terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).  Jumlah tersebut masih akan meningkat dengan tambahan pekerja dari sektor informal.

Hitungan 55 juta pekerja di seluruh Indonesia membutuhkan bantuan dari pemerintah sangat beralasan lantaran pandemi Covid-19 ini memukul hampir seluruh sektor ekonomi, termasuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

UMKM yang pernah menjadi juru selamat selama masa krisis ekonomi 1998 tak berdaya diserang pandemi Covid-19 karena sektor ini justru yang paling terdampak. Ditambah lagi, banyak masyarakat yang menggantungkan nasibnya pada keberadaan UMKM. Sekitar 115 juta pekerja terlibat di sektor ini.

Hitungan lain menyebutkan sekitar 15,6 persen dari tenaga kerja terkena PHK. Dari jumlah itu, sebanyak 1,8 persen mendapatkan pesangon, namun lebih banyak yang tidak memperoleh pesangon, yakni sebesar 3,8 persen dari pekerja. Pekerja laki-laki paling banyak terkena PHK, mencapai 16,7 persen dan perempuan 14,2 persen.

Para pekeja yang menerima upah UMR hidupnya sudah pas-pasan, kini harus berjuang bertahan hidup tanpa penghasilan akibat PHK.  Mereka yang beruntung masih bisa selamat dari hantu PHK tidak ada jaminan hidupnya terbebas dari himpitan.

Di tengah kesulitan yang bertubi-tubi, masyarakat dihebohkan dengan tagihan listrik yang melonjak. Kenaikannya dinilai oleh sebagian konsumen begitu fantastis. Tambahan beban ini terjadi pada masa ekonomi sulit akibat pandemi Covid-19. Empati PLN yang notabene perusahaan negara dipertanyakan. Di benak para konsumen, bukankah negara seharusnya memberikan perlindungan, pelayanan, dan kemudahan kepada rakyatnya.

Sangat patut rakyat mendapatkan keringanan di tengah kesulitan. Sebelum ada kenaikan tagihan listrik, rakyat sudah cukup bersabar dengan menerima harga bahan bakar minyak (BBM) yang seharusnya turun mengikuti penurunan harga di pasar internasional.

Uji kesabaran ternyata belum berakhir. Kini para pekerja bersiap-siap dipotong penghasilannya untuk tabungan perumahan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) pada 20 Mei lalu.

Para pekerja mulai dari aparatur sipil negara (ASN), TNI/Polri, BUMN hingga pegawai swasta bakal dipotong gaji/upahnya. Sama seperti BPJS, pemotongan ini berlaku menyeluruh. Iuran Tapera sebesar 3 persen, sebanyak 0,5 persen ditanggung oleh pemberi kerja dan sisanya sebesar 2,5 persen ditanggung oleh pekerja. Khusus untuk peserta mandiri, iuran dibayarkan sendir

Pemerintah memang telah menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Patut disyukuri. Namun masih ada ruang untuk menunjukkan empati dengan menurunkan harga BBM, tarif listrik, dan menunda pungutan yang tidak urgen. Jangan sampai timbul persepsi manis di depan, menohok dari belakang. 

SHARE ON

search
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia