Mengamalkan Pancasila yang Ada di Dada Garuda
Al-Zastrouw
Budayawan, Dosen Pasca Sarjana UNSIA Jakarta, Kepala UPT Makara Arts Cetre UI Jakarta
berita
Berpikir Merdeka

Ilustrasi muid/watyutink.com

18 June 2020 13:30

Watyutink.com - Ada pernyataan menarik yang disampaikan Kiai Abdul Mun’im DZ, Wakil Sekjen PBNU yang aktif melakukan pengkaderan Pancasila di pelosok tanah iar. Menurut Kiai Mun’im saat ini ada kesalahan mendasar dalam strategi pengamalan dan pembudayaan Pancasila. Selama ini bangsa ini sibuk membahas pengamalan Pancasila dari “kaki” garuda, tapi melupakan bahkan mengabaikan apa yang ada di “dada” garuda. Padahal apa yang ada di kaki garuda itu hanya dampak aksiologis dari apa yang ada di dada garuda.

Yang dimaksud “kaki” garuda oleh Kiai Mun’im adalah semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” yang ada di kaki burung garuda yang menjadi lambang negara. Selama ini kita selalu mendengung-dengungkan persatuan dan kesatuan dalam keberagaman, pluralisme, toleransi dan moderasi untuk menjaga dan merawat keberagaman. Sedangkan “dada” garuda adalah simbol yang ada di dada garuda yang merupakan simbol dari lima sila Pancasila. Lambang Pancasila yang ada di dada  garuda ini, justru terabaikan dan kurang menjadi perbincangan di kalangan bangsa Indonesia, termasuk para pejabat negara, pemimpin bangsa dan para aktivis sosial. Kalaupun ada, porsi dan intensitasnsya masih kurang jika dibanding dengan yang ada di kaki garuda.

Padahal, apa yang ada di dada garuda sebenarnya lebih penting dan lebih substansial daripada apa yang di kaki. Ini bisa dilihat dari sejarah pencantuman semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam lambang negara. Dalam prosesnya, semboyan Bhineka Tunggal Ika ini dimulai dari  diskusi terbatas antara Muhammad Yamin, I Gusti Bagus Sugriwa, dan Bung Karno di sela-sela sidang BPUPKI sekitar 2,5 bulan sebelum Proklamasi Kemerdekaan Indonesia (Kusuma R.M. A.B, 2004). Ketika Moh. Yamin menyebut-nyebut ungkapan Bhinneka Tunggal Ika itu sendirian pada saat sidang BPUPKI, I Gusti Bagus Sugriwa, salah seorang anggota dari Buleleng yang duduk di sampingnya, sontak menyambut sambungan ungkapan itu dengan “tan hana dharma mangrwa”. (Prabaswara, I Made, 2003).

Namun demikian, kalimat yang diucapkan secara berbisik oleh Moh. Yamin ini tidak muncul ke forum persidangan sehingga tidak menjadi perbincangan serius dalam pembahasan dasar negara di sidang BPUPKI. Bahkan ketika Pancasila ditetapkan menjadi dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945, sebagaimana tercermin dalam pembukaan UUD 45, semboyan ini belum ada. Inilah yang menyebabkan Bung Hatta menganggap bahwa Bhinneka Tunggal Ika merupakan ciptaan Bung Karno pasca Indonesia merdeka.

Pencatuman semboyan Bhineka Tunggal Ika dalam lambang negara yang diletakkan di kaki garuda ini terjadi beberapa tahun kemudian setelah Indonesia merdeka, tepatnya dalam Sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat yang dipimpin oleh Bung Hatta pada tanggal 11 Februari 1950. Pada sidang tersebut digunakan secara resmi lambang negara yang berbentuk burung garuda dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika sesuai design yang dibuat oleh Sultan Hamid ke-2 (1913-1978). (Yasni, Z, 1979).

Ini berbeda dengan perdebatan Pancasila yang ada di dada garuda yang sangat serius dan mendalam kerena menjadi dasar negara, ideologi bangsa, falsafah hidup dan staat fundamental norm dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saking seriusnya perdebatan mengenai Pancasila ini, pembahasan dilakukan dalam beberapa tahap dan pembentukan tim perumus. Selain terjadi perdebatan juga ada proses negosiasi dan kompromi demi terciptanya kesepakatan bersama (mufakat). Fakta sejarah ini ini menunjukkan betapa penting dan strategisnya posisi Pancasila bagi bangsa Indonesia dibanding dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Dari sini jelas terlihat, bahwa semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukan menjadi bagian dari Pancasila, meskipun spirit dari semboyan tersebut ada dalam sila-sila Pancasila, terutama sila ke-3 dan ke-4. Dengan demikian menjadikan semboyan yang ada di “kaki” garuda sebagai skala prioritas dalam kehidupan berbangsa melalui gerakan menjaga keberagaman dan perbedaan dengan mengabaikan Pancasila yang ada di “dada” garuda bisa menghilangkan spirit dari Pancasila itu sendiri.

Hilangnya spirit dan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara  tercermin pada munculnya ketimpangan sosial, mental korup dan keadilan yang tebang pilih serta munculnya gerakan intoleran dan radikal atas nama agama yang bisa merong-rong Pancasila. Sebagaimana dinyatakan oleh Sujiwo Tedjo dalam salah satu seri dialog di ILC, bahwa saat ini Pancasila tidak ada, karena kalau Pancasila ada maka tidak akan terjadi sekelompok orang memepersekusi orang lain secara semena-mena atas nama agama, tidak akan kekayaan yang menunpuk di tangan segelintir orang sementara yang lainnya hidup dalam kemiskinan, tidak ada perusahaan yang dikuasai oleh korporasi besar, karena semua akan dimiliki oleh rakyat melalui koperasi.

Kritik yang sama juga disampaikan Audrey Hu Jia Hui seorang genius yang kritis. Melalui bukunya “Mencari Sila Kelima” Audrey menggugat paradoks kehidupan dengan berbagai pertanyaan kritis: Mengapa orang-orang sering bersikap ramah dan baik kepada orang-orang yang dianggap punya kedudukan dan kaya, tapi bersikap angkuh dan tidak peduli kepada mereka yang miskin, tidak punya kedudukan dan lusuh? Mengapa banyak pemuka agama yang menyatakan bahwa agama adalah sumber kedamaian, agama mengajarkan kasih sayang pada sesama tetapi justru sering menyebarkan kebencian dan permusuhan kepada golongan yang berbeda dengan mereka? Mengapa manusia suka sekali bersikap rasial dan sektarian. mengotakkan sesamanya ke dalam label tertentu: si Hitam, si Putih, si Miskin, si Kaya, si Pandai, si Bodoh, si Jawa, atau si Tionghoa? Gelembung-gelembung pertanyaan inilah yang mendorong Audrey mencari makna sila kelima Pancasila: di manakah keadilan yang dijanjikan kepada seluruh rakyat Indonesia?

Melihat fenomena “hilangnya Pancasila” sebagaimana yang disampaikan Sujiwo Tedjo dan Audrey, maka kritik yang disampaikan oleh Kiai Mun’im ini layak diperhatikan. Artinya gagasan untuk menjadikan dada garuda sebagai prioritas utama dalam strategi pengamalan dan pembudayaan Pancasila merupakan langkah yang harus dilakukan. Ini bukan berarti mengabaikan atau menganggap tidak penting apa yang ada di kaki garuda. Justru melalui pelaksanaan Pancasila yang ada di dada garuda, maka somboyan yang ada kaki garuda bisa terwujud. Demikian sebaliknya karena terlalu memprioritaskan yang ada di kaki garuda akhirnya yang ada di dada terlupakan. Karena sibuk menjaga kebhinekaan dan keberagaman ahirnya lupa mewujudkan keadilan, kemanusiaan dan persatuan sebagai manifestasi sikap berketuhanan yang berkebudayaan.

Atas dasar inilah perlu perubahan mendasar dalam strategi pengamalan dan pembudayaan Pancasila; dari strategi yang berorientasi pada “kaki” garuda menjadi berorientasi pada ‘dada’ garuda. Dalam konteks inilah sebenarnya UU HIP diarahkan. Artinya UU HIP diperlukan sebagai payung hukum dan pijakan yuridis dalam mewujudkan dan mengimplementasi apa yang ada di “dada” garuda dalam laku hidup bangsa Indonesia, bukan sekadar rebutan tafsir untuk kepentingan politik praktis yang sempit..

SHARE ON

search
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia