Menyoal Pajak Transaksi Bisnis Digital Internasional
Nandang Sutrisno, SH., M.Hum, LL.M, Ph.D
Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII)
berita
Berpikir Merdeka

Ilustrasi muid/watyutink.com

16 June 2020 13:30

Watyutink.com - Mulai bulan Juli 2020, pemerintah akan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap transaksi perdagangan barang dan jasa digital atau perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang dilakukan di Indonesia. Transaksi-transaksi digital seperti langganan streaming musik, film, aplikasi dan games digital, serta jasa online dari luar negeri akan dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10 persen. Selain itu pemerintah juga akan mewajibkan platform digital atau para pelaku bisnis PMSE untuk melakukan pemungutan, pencatatan dan pelaporan PPN dari transaksi digital yang melibatkan atau menggunakan platform digital mereka. 

Inisiatif ini harus diapresiasi dan sekaligus perlu dikritisi terutama dari aspek politik hukum perdagangan internasional. Apresiasi harus diberikan kepada pemerintah karena telah jeli melihat potensi ekonomi yang cukup besar dari PPN atas transaksi-transaksi PMSE yang ditarget oleh Presiden Joko Widodo sekitar Rp10 Triliun, dengan asumsi bahwa selama ini nilai PMSE di Indonesia diperkirakan sebesar Rp100 Triliun. Di sisi lain, implementasi kebijakan ini tetap perlu dikritisi, terutama jangan sampai menabrak aturan-aturan internasional, misalnya World Trade Organization (WTO) Agreement, meskipun dari sisi hukum nasional tidak ada masalah. Pemerintah juga tetap harus waspada akan kemungkinan yang pahit, mengingat aktivitas PMSE ini didominasi oleh pelaku-pelaku bisnis dari negara-negara maju, terutama Amerika Serikat (AS) yang menolak atas pengenaan PPN tersebut. Yang harus diwaspadai adalah kemungkinan tindakan unilateral AS yang mengancam akan melakukan retaliasi atau perang dagang, berupa pengenaan bea masuk barang-barang atau jasa-jasa yang berasal dari negara-negara yang mengenakan PPN tersebut sebesar dua kali lipat. Jika ini yang terjadi maka maksud pemerintah mau untung malah buntung. 

Sebagaimana kita ketahui bahwa pemungutan PPN atas transaksi PMSE yang ditentukan besarannya 10 persen dari nilai transaksi digital didasarkan pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (UU PPN). Secara khusus pada masa Pandemi COVID-19 ini, pengenaan PPN juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, Serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMK 48 Tahun 2020). PMK ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (UU No. 2 Tahun 2020). 

Dilihat dari ketentuan-ketentuan hukum nasional tersebut tampaknya tidak ada yang salah, karena seperti transaksi-transaksi yang lain, transaksi PMSE sudah sewajarnya menjadi obyek kena pajak, sedangkan digital atau elektronik diperlakukan baik sebagai obyek transaksi maupun hanya alat atau caranya bertransaksi saja, bukan merupakan masalah. Semuanya, baik transaksi yang digital maupun yang non-digital sama-sama menghasilkan keuntungan yang sudah seharusnya dikenakan pajak. Demikian juga semua ketentuan tersebut dikenakan secara sama baik terhadap pelaku bisnis PMSE asing maupun dalam negeri, sehingga kebijakan pengenaan PPN terhadap transaksi PMSE ini justru menciptakan level-playing-field, karena selama ini para pelaku bisnis PMSE asing belum taat pajak, baik PPN maupun (apa lagi) pajak penghasilan (PPH). 

Para pelaku (beberapa) PMSE asing sudah menyatakan kesiapannya untuk mematuhi skema perpajakan baru tersebut, tetapi Amerika Serikat (AS), negara asal para pelaku bisnis digital utama telah menunjukkan ketidaksukaannya terhadap pengenaan PPN tersebut bukan hanya kepada Indonesia tetapi juga ke beberapa negara lain yang mengenakan PPN serupa. Bahkan AS mengancam akan melakukan retaliasi dan perang dagang terhadap negara-negara tersebut, termasuk Indonesia, dengan menggunakan Section 301 of the Trade Act of 1974 (S.301). Berdasarkan S. 301 tersebut, Presiden AS diberikan hak prerogatif untuk melakukan tindakan termasuk meretaliasi negara-negara mitra dagangnya yang dianggap merugikan kepentingan AS. S.301 ini diperkuat lagi dengan Section 891 of the Internal Revenue Code (S.891) yang memberikan kewenangan kepada Presiden AS untuk mengenakan tarif sebesar dua kali lipat terhadap impor dari negara-negara pemungut PPN tersebut. Retaliasi ini bisa saja bersifat silang (Cross Retalation), dalam arti diberlakukan secara lintas sektor, termasuk sektor digital retaliasinya dikenakan pada sektor non-digital. Saat ini AS sedang melakukan investigasi terhadap Indonesia. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia menghadapi hal ini?

Pertama, mengevaluasi kembali semua ketentuan hukum nasional kita secara cepat, apakah ada ketentuan-ketentuan yang melanggar ketentuan-ketentuan WTO. Salah satu “kesalahan” yang akan dicari oleh tim investigasi AS adalah adanya ketentuan-ketentuan hukum nasional kita yang bersifat diskriminatif. Apakah pengenaan PPN terhadap transaksi-transaksi PMSE mendiskriminasi perusahaan-perusahaan digital AS yang berarti juga melanggar ketentuan-ketentuan WTO? Setidaknya ada dua prinsip dasar utama WTO yang tidak boleh dilanggar oleh negara-negara anggotanya: Most-Favoured Nation (MFN) dan National Treatment (NT). Prinsip MFN mengharuskan anggota WTO untuk memperlakukan sama terhadap negara-negara anggota WTO yang lainnya, yang harus dijalankan dengan segera dan tanpa syarat (immediately and unconditionally). Checklist-nya, apakah pengenaan PPN diberlakukan terhadap perusahaan-perusahan PMSE dari seluruh negara anggota WTO ataukah hanya terhadap perusahaan-perusahaan PMSE AS saja? Jika diberlakukan terhadap seluruhnya, maka tidak ada pelanggaran prinsip MFN. 

Prinsip NT mewajibkan semua negara anggota WTO untuk memperlakukan sama produk-produk asing dan produk dalam negeri, baik dalam perpajakan dan pungutan-pungutan lainnya maupun dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya, termasuk berbagai persyaratan dan standar yang mempengaruhi perdagangan. Checklist-nya, apakah produk-produk digital yang berasal dari AS diperlakukan sama dengan produk-produk digital Indonesia sendiri, dalam arti sama-sama dikenakan PPN? Jika PPN juga dikenakan terhadap produk-produk digital dalam negeri maka tidak ada pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan WTO. 

Kedua, jika AS kemudian menemukan adanya ketentuan-ketentuan hukum nasional Indonesia melanggar prinsip non-diskriminasi, maka pemberlakuan PPN seperti yang akan dikenakan secara efektif mulai bulan Juli 2020 hendaknya dinyatakan bersifat sementara, selama pandemi COVID-19 belum berakhir. Dilihat dari tarif, Indonesia mengenakan PPN cukup tinggi (10 persen) dibandingkan dengan Brazil  (1 persen - 5 persen); Inggris (2 persen); Italia dan Spanyol  (3 persen); Austria (5 persen); Republik Ceko (7 persen); tetapi masih lebih rendah dari India dan Turki yang mengenakan 18 persen. Tarif Indonesia ini yang tinggi ini sangat diperlukan untuk memitigasi dampak Pandemi tersebut, sehingga pungutan PPN ini dapat diklasifikasikan ke dalam pengecualian. 

Ketiga, pemerintah Indonesia harus tetap melakukan negosiasi dengan pemerintah AS, karena tidak ada jaminan AS tidak melakukan retaliasi meskipun Indonesia tidak melakukan pelanggaran ketentuan-ketentuan WTO. Presiden Donald Trump yang sejak awal masa jabatannya mengusung slogan “America First” dalam banyak kasus mengabaikan aturan-aturan multilateral jika menurut pendapatnya ada pihak lain yang merugikan negaranya. Perang dagang telah dilakukan dengan China. Indonesia telah dicabut statusnya sebagai negara berkembang di WTO. Bukan hal mustahil retaliasi dan retaliasi silang pun akan dikenakan terhadap Indonesia. Persoalannya, bukan benar salah secara hukum internasional, tetapi kepentingan (ekonomi) AS. Jika kepentingannya terusik maka apapun akan dilakukan. Oleh karena itu negosiasi mencari jalan terbaik merupakan politik hukum ekonomi internasional menghadapi AS. 

Akhirnya, ketika kompromi politik hukum ekonomi tidak menemui titik temu, maka Indonesia harus siap untuk menggugat AS ke WTO. Penggunaan S.301 dan S.891 tersebut sebenarnya melanggar ketentuan WTO, tetapi dalam praktiknya digunakan dan akan tetap digunakan, apalagi Presiden Donald Trump yang tidak lagi memperdulikan aturan-aturan multilateral. Secara hukum, peluang Indonesia untuk menang sangat mungkin. Memang benar, kalaupun Indonesia dinyatakan menang, belum tentu AS akan mentaatinya. Setidaknya, AS hanya bisa dikalahkan di WTO, di forum lain mustahil.

SHARE ON

search
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia