Para Predator Masih Mengangkangi Indonesia
Gigin Praginanto
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior
berita
Berpikir Merdeka

Ilustrasi muid/watyutink.com

25 June 2020 15:00

Watyutink.com - Setelah tanahnya dirompak, mereka dikriminalkan. Bahkan ada yang masuk tahan dalam keadaan bugar, keluar sudah jadi mayat. Pengadilan pun tidak perduli, dan sidang tetap dilanjutkan seperti biasa.

Itulah nasib tiga petani Dayak dari desa Penyang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Satu dari mereka, yaitu Hermanus, meninggal pada 26 April lalu di RSUD Sampit. Dalam sidang terakhir, Hermanus hadir dengan kursi roda. Dia mengaku tak sanggup berjalan karena karena dipukuli selama dalam tahanan polisi.

Dua teman sedesa Hermanus, yaitu Dilik dan James Watt, pada 15 Juni lalu masing-masing dijatuhi hukuman penjara 8 dan 10 bulan oleh pengadilan Negeri Sampit. Mereka dituduh “secara tidak sah memanen” hasil perkebunan PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP).

Persoalan ini bermula dari pelanggaran oleh HMBP menggarap lahan sampai jauh di luar hak guna usaha (HGU) yang dimiliki. Hasil pengukuran Panitia Khusus DPRD Kota Waringin Timur, Badan Pertanahan Nasional, dan penduduk desa Penyang membuktikan bahwa HMBP menggarap 1.726 hektar lahan di luar HGU, di mana 117 hektar di antaranya adalah milik di lahan yang masyarakat desa Penyang.

Berdasarkan pengukuran tersebut, Pansus DPRD merekomendasikan agar HMPB menyerahkan kembali tanah milik penduduk desa Penyang. Lalu pada Januari 2020, penduduk desa Penyang memanen sawit yang ditanam oleh HMBP. Hasilnya mereka dikriminalkan oleh aparat penegak hukum.

Kisah nyata di atas sangat mirip dengan banyak film India, di mana orang kaya bisa seenaknya mengatur hukum dan penegaknya untuk kepentingan dirinya sendiri. Mereka pun menjadi makin kaya dibatas penderitaan kaum miskin di desa.

Orang kaya yang kebanyakan tuan tanah ini juga tak segan mengerahkan tukang pukul atau aparat kemanan untuk melakukan aksi kekerasan terhadap orang desa. Bagi kaum berduit ini, yang penting lahan mereka makin luas.

Semua itu menjelaskan kenapa film India sangat populer di Indonesia. Apalagi belakangan ini kesenjangan kaya-miskin kian kasat mata, dimana yang kaya makin gila pamer kekayaan sementara yang miskin susah. Warga desa Penyang tentu paham benar pada kenyataan yang sangat pahit ini. Apalagi mereka juga masih berduka atas kematian tak wajar Hermanus akibat dianiaya di tahanan.

Tak sulit membayangkan perasaan mereka ketika mendengar kabar pemilik HMBP, Rendra Tjajadi, menggelar pesta super mewah untuk anak lelakinya. Untuk melengkapi pesta berbiaya sekitar 10 miliar rupiah ini, foto pre-wedding dilakukan di lima benua: Asia, Amerika, Australia, Afrika, dan Eropa.

Semua itu mengingatkan pada apa yang pernah diungkapkan oleh presiden Sokarno puluhan tahun silam tentang bahaya kolonialisme dan imperialisme gaya baru. Hal ini tak lepas dari kenyataan bahwa warga desa Penyang bukanlah satu-satunya korban perompakan tanah oleh para tuan tanah superkaya.

Sialnya, perompakan tanah yang telah menyebabkan kemiskinan massal di pedesaan berjalan seiring dengan berkembangnya perkebunan modern yang diperkenalkan oleh para.penjajah dari Eropa. Di zaman penjajahan Belanda misalnya, dikenal hak erfpacht yang memberi wewenang kepada pemerintah kolonial menyita tanah pertanian rakyat bila yang bersangkutan tak bisa membuktikan kepemilikannya.

Tanah tersebut kemudian diserahkan pengelolaannya kepada para investor perkebunan yang semuanya berasal dari Eropa, khususnya Belanda. Lalu para pemilik asli tanah tersebut harus mau menjadi kuli perkebunan.

Bila ilmuwan Albert Einstein masih hidup dan tinggal di desa Penyang, mungkin dia akan akan sangat terkejut bahwa Indonesia masih berada dalam tahap predator. Tahap ini dia ungkapkan dalam artikelnya "Why Socialism?" Artikel ini dimuat oleh oleh Socialist Journal Monthly Review tahun 1949.

Tahap predator tersebut pada sasarnya sama dengan yang sudah lama dikenal di Indonesia sebagai hukum rimba. Sebuah keadaan dimana pihak yang kuat atau pemenang bisa berbuat seenaknya kepada yang dikalahkan. Menurut Einstein, dalam tahap predator, pihak penakluk bisa berbuat apa saja terhadap yang ditaklukkan.

Penakluk berhak mendominasi sarana dan prasarana kehidupan yang terbaik dalam kehidupan. Sebaliknya, yang ditalukkan harus pasrah menerima semua bentuk pendinasan oleh penakluknya. Oleh bung Karno hal ini digambarkan sebagai penindasan manusia atas manusia.

Sementara itu para politisi dan jenderal militer datang dan pergi secara silih berganti sebagai pemimpin Indonesia. Berbagai kebijakan dan laporan serba positif pun kerap diungkapkan ke publik. Semua menjanjikan seolah perompakan tanah oleh kaum berduit dari kota akan sirna.

Tapi itulah Indonesia. Terlalu naif untuk mengatakan bahwa para predator tidak lagi mengangkangi kendali ekonomi dan politik. Secara bertahap tapi pasti, bahkan belakangan ini makin cepat, wong cilik disingkirkan dari arena bisnis, sementara petani diintimidasi dengan kriminalisasi kalau berani melawan para raja tanah.

SHARE ON

search
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia