Digitalisasi Ekonomi di Tengah Pandemi; Siapkah Kita?
berita
Ekonomika

ilustrasi kan watyutink.com

18 July 2020 15:45

Watyutink.com - Pandemi COVID-19 (virus corona) yang tengah melanda dunia, juga Indonesia mendorong diterapkannya pola hidup baru. Orang menyebutnya dengan istilah “new normal” atau kenormalan baru. Siapkah Indonesia menerapkan pola hidup kenormalan baru dengan segala protokol pendukungnya?

Salah satu pola hidup yang berubah dari masyarakat adalah dalam hal transaksi jual beli. Transaksi konvensional dengan menggunakan uang fisik, perlahan bergeser menggunakan uang elektronik. Tujuannya tak lain untuk menekan penyebaran COVID-19. Bank Indonesia (BI) mencatat transaksi elektronik meningkat pesat di tengah Pandemi COVID-19.

Deputi Gubernur Senior BI menginformsikan, sejak Maret sampai April 2020 (kurun waktu sebulan), terjadi peningkatan transaksi elektronik sebesar 16,7 persen. Di bandingkan dengan periode yang sama pada 2019, peningkatan tercatat sebesar 64,5 persen. Selain upaya menekan penularan COVID-19, adakah manfaat lain yang bisa dipetik dari peningkatan transaksi elektronik ini?

Transaksi elektronik merupakan produk dari digitalisasi ekonomi. Pada era globalisasi, digitalisasi ekonomi merupakan suatu keniscayaan yang tak mungkin dihindari. Digitalisasi di Indonesia mendorong lahirnya startup baru. Startup bukan barang baru di Indonesia. Menurut jejak digital yang bisa diakses melalui mesin pencari daring, startup telah bermunculan pada awal milenum ini. Era 2010-an, istilah startup booming dan santer didengar telinga masyarakat tanah air.

Startup dianggap menjawab serta menyediakan yang menjadi kebutuhan khalayak. Mulai dari jasa layanan transportasi, jual beli kebutuhan sehari-hari sampai wahana pencarian jodoh. Startup dua negara adikuasa, China dan Amerika Serikat pun turut bersaing dalam merebut pasar global. Amerika Serikat dengan amazon.com dan China dengan Alibabanya. Apakah mungkin suatu saat nanti kita memiliki startup kelas dunia yang mampu bersaing dengan kedua raksasa startup itu?

Konon katanya Alibaba merupakan startup yang terbangun dari sekumpulan unit usaha kecil dan menengah (UMKM) dari daerah pedesaan di daratan China. Pemanfaatan startup dalam mengembangkan UMKM juga mulai dilakukan di Indonesia. Masa pandemi COVID-19, bisa dibilang menjadi titik puncak pemanfaatan starup secara umum digitalisasi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apakah kita bisa mengambil keuntungan lebih dari pemanfaatan digitalisasi ekonomi di tengah pandemi COVID-19?

Digitalisasi ekonomi membutuhkan infrastruktur pendukung seperti perangkat keras, perangkat lunak dan sambungan internet. Pada 2019 Indonesia menduduki pringkat kelima pengguna internet terbanyak. Sayangnya sebaran pengguna internet di Indonesia tidak merata, sebagian besar terpusat di kota-kota besar.

Sementara potensi ekonomi dan UMKM desa memerlukan promosi yang gencar, untuk memudahkannya diperlukan akses internet. Apakah kita siap memanfaatkan digitalisasi ekonomi di tengah pandemi untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya bagi kemaslahatan rakyat banyak? Apakah digitalisasi ekonomi bisa dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan UMKM baik di kota maupun di desa?

Apa Pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON

OPINI PENALAR
Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia

Sangat miris jikalau kita berbicara soal digitalisasi ekonomi dengan melihat infrastruktur pendukung yang belum memadai saat ini. Jika melihat data, saat ini masih ada 13.577 desa di Indonesia yang belum memiliki akses internet yang memadai, padahal kalau kita bicara digitalisasi ekonomi, salah satu infrastruktur yang harus disediakan adalah jaringan komunikasi dan akses internet itu sendiri.

Oleh karena itu, untuk mendukung masyarakat, khususnya di desa  dalam menghadapi digitalisasi ekonomi, pemerintah akan menggenjot infrastruktur komunikasi serta perluasan jaringan internet menjadi salah satu sasarannya. 

Pemerintah tengah mengupayakan untuk melakukan aktivasi jaringan internet pada 275 desa yang ada di Pulau Jawa. Ditargetkan pada akhir 2020 275 desa itu sudah mendapatkan akses ke jaringan internet. Tahap selanjutnya, seluruh desa yang belum mendapatkan akses jaringan internet, berjumlah 13.577 desa ditargetkan terhubung dengan internet pada akhir 2024.

Kami berharap tiap-tiap desa dialiri jaringan internet dengan kecepatan minimal 400 Mbps pada 2024. Diharapkan masyarakat bisa mengakses jaringan internet untuk kebutuhan paling dasar. Inilah gambaran perjuangan kami dalam 4 tahun ke depan. Ini bukanlah hal yang mudah. Diperlukan tenaga dan semangat besar serta kerja sama yang baik dari semua pihak yang terlibat, tetapi yang utama adalah partisipasi masyarakat desa.

Infrastruktur jaringan internet merupakan hal mendasar dan utama dalam menunjang digitalisasi ekonomi, khususnya di desa. Upaya digitalisasi ekonomi desa perlu didorong guna menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Saat ini, Indonesia diprakirakan memiliki potensi ekonomi hingga 110 miliar dolar AS atau setara dengan Rp1.200 triliun dari ekonomi digital pada 2025. Inilah yang menyebabkan prohram digitalisasi ekonomi desa menjadi kebutuhan yang mendasar dan utama, supaya desa-desa yang ada di Indonesia tidak hanya menjadi pasar dari potensi tersebut, tetapi bisa juga memanfaatkan pasar itu sendiri. 

Bayangkan jikalau ada peningkatan 10 persen penetrasi internet di desa menyumbang 1 persen bagi pertumbuhan ekonomi sebuah negara, di situlah pentingnya pengembangan infrastruktur digital di desa.

Pakar Industri Keuangan dan Ekonomi, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI

Secara psikologi masyarakat dunia tidak siap menghadapi pandemi COVID-19 (virus corona). Ada dua video yang menunjukkan masyarakat di Amerika Serikat-pun banyak yang tidak siap menghadapi COVID-19. Salah satu video menunjukkan orang yang diberikan masker secara gratis, namun menolak. Video yang lain menunjukkan orang yang diingatkan malah marah. 

Kesehatan vs ekonomi, itulah kondisi yang sekarang tengah terjadi. Semua negara berada pada situasi yang dilematis, hendak memilih kesehatan atau ekonomi. Kesehatan turun, ekonomi naik. Kesehatan baik, ekonomi turun. Ini jelas bukan pilihan yang mudah.

Jika dikatakan digitalisasi ekonomi sebagai pilihan dalam mempertahankan kesehatan dan kestabilan ekonomi, tidak semua aktivitas ekonomi bisa didigitalisasikan. Pengiriman barang, makanan, pembangunan jalan, rumah, tidak bisa menggunakan internet, harus dilakukan dan berbentuk fisik. Apa iya semua tenaga kerja digantikan dengan robot? Kan tidak seperti itu.

Banyak jasa layanan yang bisa diganti dengan online, tetapi manusiakan binatang sosial. Kelima indera butuh asupan. Internet/digital bisa memenuhi indera penglihatan dan pendengaran, untuk rasa, taste, smell belum bisa diganti dengan digital.

Bisa dibilang, psikologi manusia belum siap menerima kondisi new normal dengan protokol jaga jarak dan sejenisnya. Sebenarnya musuh manusia nomor satu adalah rasa kesepian dan ketakutan. Itulah yang menjadi tantangan terbesar bagi psikologi manusia di tengah pandemi COVID-19.

Sementara itu, dalam krisis selalu akan ada yang diuntungkan dan mendadak ada pihak-pihak yang kaya baru, contoh: industri Kesehatan dan industri digital. Pemilik aplikasi zoom, kaya mendadak. Tadinya jalannya terseok-seok, sekarang berjaya.

Pembuat masker, ventilator, apalagi yang nanti penemu vaksin, wah kaya mendadak pasti. Demikian juga, pembuat disinfektan, juga pasti penjualan meledak. Kalau 260 juta penduduk harus pakai masker, hitung saja 260 juta dikali 10.000 bukannya itu industri 2.600.000.000.000. Itu baru 1 masker/orang, kalau dia punya tiga masker, ya 8.400.000.000.000.

Selain itu, bisnis rapid test juga pasti melonjak. Satu rapid test Rp150.000 lah kalau dikali 260 juta, nah gede  banget. Kalau rapid test hanya berlaku empat hari, jika orang-orang harus berpergian ke luar kota dan mandatory harus punya surat bersih melalui rapid test, nah industri berapa besar tuh?

Jikalau semua hotel, toko, pabrik, mall, pasar, kantor harus memenuhi kebersihan new normal, nah hitung industri berapa besar tuh? Apakah negara bisa mengambil peran, rasanya sulit ya. Buktinya negara tidak bisa/mampu memenuhi semua kebutuhan masker, apalagi lain-lainnya.

Orang yang bisa memberi solusi Kesehatan dan menghilangkan ketakutan masyarakat, bisa kaya atau popular mendadak.

Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Di era pertumbuhan startup seperti sekarang ini, membuat digitalisasi ekonomi dibutuhkan oleh lapisan masyarakat. Baik mereka yang memanfaatkan digitalisasi ekonomi untuk konsumtif, maupun untuk melakukan hal-hal yang produktif atau memanfaatkannya untuk transaksi jual beli.

Menyikapi salah satu kebutuhan masyarakat itu, pemerintah harus bisa menyiapkan infrastruktur utama maupun pendukung lainnya. Pemerintah di sini bukan hanya pemerintah di tingkat pusat, tetapi juga pemerintah daerah. Penyiapan infrastruktur pendukung seperti jaringan komunikasi dan internet. Penyediaan infrastruktur diutamakan pada wilayah-wilayah ataupun teritorial yang akses publik dan komunikasinya kurang memadai.

Selanjutnya, jikalau kita melihat digitalisasi dari dua sisi, baik konsumtif maupun produktif, keduanya membutuhkan dukungan fasilitas infratsruktur yang memadai. Konsumtif itu seperti mereka yang melakukan konsumsi untuk kebutuhan sehari-hari, keperluan rumah tangga, dan sejenisnya. Sementara produktif, yang harus diberikan perhatian secara khusus adalah UMKM.

Mereka yang bergerak dalam bidang produksi seperti UMKM itu harus siap untuk melakukan proses digitalisasi. Tentunya, mereka tidak bisa sendiri. Diperlukan dukungan dari pemeritah sebagai mediator, untuk menyediakan segala macam infrastrtur bahkan fasilitas pendukung untuk melakukan proses digitalisasi ekonomi. Baik dari yang sifatnya pemasaran untuk memasarkan barang jualannya, sampai ke pelembagaan yang kuat agar mampu melakukan digitalisasi ekonomi.

Di tengah-tengah perkembangan artificial intelligence, digitalisasi ekonomi merupakan suatu keniscayaan. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan dunia usaha sangat dibutuhkan. Itulah yang bisa kita sebut ikhtiar kebangsaan untuk mengikuti proses digitalisasi ekonomi sesuai dengan perkembangan zaman.

Ada sejumlah faktor yang mungkin menjadi penghambat dalam melakukan digitalisasi ekonomi, tetapi jiga ikhtiar kebangsaan ini dilakukan, niscaya proses untuk mengikuti perkembangan zaman dalam hal melakukan digitalisasi ekonomi, pasti bisa dilakukan. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah mendatangkan kemaslahatan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama dunia UMKM.

Staf Khusus Menteri Keuangan Republik Indonesia

Alternatif solusi untuk mentransformasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi sektor yang terdigitalisasi sudah banyak dilontarkan. Terlebih semasa pandemi, UMKM sebagai sektor yang paling terpukul mendapat banyak sorotan. UMKM yang biasanya gagah di tengah krisis kini ikut ambruk, sebab mobilitas sangat terbatas. Dengan itu, kita juga disadarkan betapa pentingnya UMKM untuk bisa turut serta dalam proses digitalisasi. 

Webinar demi webinar menawarkan ide-ide fantastis untuk digitalisasi UMKM. Namun, kadang kita justru melewatkan tiga hal fundamental yang menjadi prasyarat transformasi UMKM. Padahal, kalau yang mendasar saja tak bisa kita benahi, kita tak akan ke mana-mana.

Prasyarat pertama, integrasi dan konsolidasi kebijakan UMKM. Kita memerlukan definisi tunggal tentang UMKM. Sampai sekarang, Kementerian Koperasi dan UMKM, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan (secara kuasi-formal), hingga Badan Pusat Statistik, mendefinisikan UMKM secara berbeda-beda. Keragaman definisi UMKM ini tentu menjadi hambatan tersendiri bagi Pemerintah. Kita tak akan bisa merancang kebijakan yang komprehensif tanpa konsolidasi.

Kedua, implementasi Nomor Identitas Tunggal. Tuntutan ekonomi digital yang serba praktis dan cepat memaksa setiap pihak memberi pelayanan dengan cepat, mudah, dan transparan. Sayangnya, prosedur yang berbelit—yang jauh dari gambaran dunia modern serba digital—masih sering ditemui. Salah satu penyebabnya adalah kita belum punya sistem identitas tunggal yang terintegrasi. Di sini, Nomor Identitas Tunggal menjadi penting. Selain memperpendek birokrasi, sinkronisasi data juga menjadi faktor penting untuk mendukung kebijakan yang tepat sasaran.

Ketiga, menciptakan ekosistem digital yang tertata dan merata. Harus dipahami, digitalisasi UMKM bukan semata-mata memindahkan warung ke platform digital. Lebih dari itu, harus ada perubahan ekosistem. Paradigma pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sebagai konsumen perlu berubah. Di sini, pemerataan infrastruktur menjadi salah satu kunci.

Tentang ketiga prasyarat itu, kita punya harapan besar. Penelitian IPSOS di tahun 2018 misalnya, menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sudah siap menuju cashless society. Artinya, sudah tercipta prakondisi yang memungkinkan transformasi UMKM. 

Melalui RUU Cipta Kerja yang sedang digodok, Pemerintah juga berupaya membenahi regulasi yang selama ini menghambat transformasi UMKM. Kriteria UMKM yang saat ini tersebar di berbagai peraturan akan ditebas kemudian diramu ulang, sehingga hanya akan ada satu definisi/kriteria UMKM. Pemerintah juga akan membuat basis data tunggal. Hasil pendataan UMKM yang dilakukan Pemerintah nantinya akan digunakan sebagai basis data tunggal yang menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.

Izin usaha pun dipermudah. Pemerintah berkomitmen berperan aktif melakukan pembinaan dan pendaftaran UMKM.  Pendaftaran dilakukan dengan pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) yang merupakan perizinan tunggal, yang meliputi Perizinan Berusaha dan SNI, Izin Edar serta Sertifikasi Jaminan Produk Halal bagi UMKM dengan sektor usaha yang memiliki risiko kecil. Semuanya akan lebih terintegrasi, sehingga mendorong ekosistem yang lebih produktif di era digital.

Setelah tiga prasyarat ini terpenuhi, barulah ide-ide lain bisa diterapkan dan dikembangkan. Jadi alih-alih sekadar jatuh dalam euforia yang meninabobokan, saat ini kita diuji dan ditantang untuk berpikir mendalam dan bertindak mendasar.

search
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia