Pemberantasan Korupsi, Menabuh Genderang Perang Lebih Keras
berita
Ekonomika

Ilustrasi kan watyutink

04 October 2019 14:00

Penulis
Watyutink.com - Kekhawatiran pemberantasan korupsi bakal melempem menyeruak saat UU KPK hasil revisi disahkan oleh DPR RI. Beleid yang tinggal menunggu pencatatan di lembar negara menyimpan potensi tidak tuntasnya agenda perang melawan korupsi, yang disepakati bersama sebagai kejahatan luar biasa. 

Revisi UU KPK itu memutilasi secara sistematis kewenangan KPK sebagai lembaga khusus yang dapat menerbitkan sendiri surat penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penggeledahan hingga penuntutan tersangka korupsi.

KPK juga diperkirakan akan mengalami kelumpuhan peran inisiatif karena semuanya harus dilaporkan dulu ke Dewan Pengawas, yang anggotanya diangkat sendiri oleh Presiden. Termasuk pengaturan soal izin menyadap terduga pelaku korupsi.

Padahal, kerja pencegahan korupsi oleh KPK sangat dinanti masyarakat, terutama  terkait penyelamatan anggaran negara yang didanai oleh para pembayar pajak. Para predator anggaran, baik eksekutif ataupun legislatif, selalu mencari celah dari proyek pembangunan yang dibiayai APBN. Salah satu lahan basah incaran para koruptor adalah pembangunan infrastruktur. Triliunan rupiah berputar di situ. 

Pengawasan terhadap anggaran pembangunan infrastruktur menjadi satu keniscayaan untuk diperkuat pelaksanaannya, mengingat dampak korupsi pada penurunan kualitas infrastruktur yang dibangun yang mengancam nyawa manusia, melebihi kerugian finansial. 

Penurunan kualitas infrastruktur menyebabkan tingginya risiko keselamatan para pengguna jalan, jembatan ataupun infrastruktur publik yang lain. Risiko pemborosan anggaran terkait pelemahan pengawasan KPK juga menjadi ancaman serius bagi efektivitas penggunaan anggaran negara yang digunakan. 

Oleh karenanya, pemberantasan korupsi per sektor pembangunan harus diprioritaskan agar angka peningkatan kasus korupsi tidak terus menjulang naik.

Menjadi pertanyaan serius, apakah pelemahan KPK saat ini adalah buah dari semakin kendurnya semangat perang melawan korupsi? 

Pengawasan terhadap potensi korupsi anggaran pembangunan infrastruktur, terakhir memang menjadi fokus para pegiat anti korupsi. Setelah pada era sebelumnya kasus korupsi pada anggaran pertambangan menjadi “trending topic” perang terhadap korupsi.

Sepanjang 2018 saja, kasus korupsi yang paling banyak dilaporkan adalah korupsi dana desa yang terkait dengan infrastruktur yang dibangun. Terdapat 49 kasus korupsi anggaran desa (infrastruktur) dengan kerugian negara mencapai Rp17,1 miliar. Disamping itu terdapat 47 kasus korupsi dana desa non-infrastruktur yang merugikan negara Rp20 miliar. (ICW,Kompas.com,08/02/2019).

Selain korupsi dana desa, korupsi di sektor pemerintahan, anggaran pendidikan, transportasi dan kesehatan juga merugikan negara hingga ratusan miliar. Semuanya terkait anggaran infrastruktur dan non infrastruktur. 

Korupsi adalah kejahatan yang selalu berupaya menemukan celah untuk beraksi. Sistem pencegahan dan penindakan terhadap kejahatan korupsi seperti yang dilakukan KPK selama ini, berupaya untuk memutus mata rantai kejahatan yang seolah tiada pernah putus. Bahkan sejak dibentuknya KPK pada Desember 2003, tindak kejahatan korupsi oleh penyelenggara pemerintahan pusat dan daerah terkesan mengalami peningkatan. Terbukti dengan meningkatnya kualitas kejahatan korupsi yang melibatkan pejabat setingkat menteri dan ketua DPR RI.  

Oleh karenanya memang, perang melawan kejahatan korupsi tidak boleh dibiarkan melemah, dan haram dilemahkan oleh pihak lain. Apalagi, dengan aksi bersilat lidah seolah-olah pencegahan dan penindakan terhadap kejahatan korupsi akan menurunkan tingkat investasi dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. 

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON

OPINI PENALAR
Pengamat  Ekonomi Energi Universitas Gajah Mada, Mantan Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas

Potensi korupsi di sektor Minyak dan Gas (Migas) sesungguhnya cukup besar, baik itu di up stream, mid term, maupun down stream. Memang tidak sebanyak anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Kepala Daerah yang sudah dijerat oleh aparat hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hanya ada beberapa pelaku yang berhasil dicokok oleh aparat hukum, diantaranya: mantan Direktur Utama Pertamina di sektor up stream, 2 orang mantan Ketua SKK Migas di Midterm, dan barusan KPK menetapkan mantan Direktur Petral sebagai tersangka.

Sedikitnya pelaku tersangka bukan tidak ada potensi korupsi di sektor Migas, tetapi lebih karena amat rumit membuktikan tindak pidana korupsi di sektor Migas. Setelah lebih 4 tahun dilakukan penyidikan dan penyelidikan, KPK baru bisa menetapkan mantan Direktur Utama Petral sebagai tersangka suap pengadaan impor crude dan BBM. Kerumitan itu disebabkan potensi korupsi di Migas melibatkan Mafia Migas, Korporasi Internasional, dan lokasi terjadinya korupsi di luar territorial Indonesia.

Hasil Kajian Tim Anti Mafia Migas menyimpulkan bahwa Petral telah digunakan oleh Mafia Migas untuk memburu rente dari monopoli Petral dalam impor crude dan BBM. Modus pemburuan rente dilakukan dalam bidding dan blending penyediaan impor BBM. Memang dalam bidding dilakukan secara online, tetapi ada anomaly bahwa pemenang tender selalu dari National Oil Company (NOC) negara-negara bukan poenghasil minyak, seperti Thailand, Vietnam, Italia, dan Maldevis. Ternyata NOC tersebut hanya digunakan sebagai frontier Mafia Migas untuk memasok BBM dan Crude oil dengan harga yang sudah di mark-up. NOC itu bisa memenangkan tender karena ada informasi harga penawaran dari dalam Petral.

Lantaran Premium sudah tidak dijual di pasar internasional, pengadaannya dilakukan melalui blending, yang harganya juga di mark-up, sehingga harganya menjadi mahal. Harga BBM yang mahal itu dibeli oleh Pertamina, lalu dijual di pasar dalam negeri dengan memberikan subsidi yang dialokasikan dari APBN, sehingga menimbulkan disparitas harga. Adanya disparitas harga antara BBM Subsidi dengan harga BBM di luar negeri mendorong Mafia Migas melakukan penyelundupan. Dengan demikian, perampokan dana SPBN dilakukan oleh Mafia Migas tidak hanya melalui pengadaan Oil Crude dan BBM, tetapi juga melalui penyelundupan BBM bersubsidi.

Salah satu rekomendasi Tim Anti Mafia Migas adalah pembubaran Petral lantaran ada indikasi bahwa Petral digunakan oleh Mafia Migas dalam pemburuan rente. Tim juga merekomendasikan untuk melakukan audit forensic terhadap Petral. Kedua rekomendasi tersebut telah dilakukan oleh Pertamina. Dengan endorse dari Presiden, Petral akhirnya dibubarkan.

Pasca pembubaran Petral ternyata tidak serta menghentikan Mafia Migas dalam pemburuan rente. Diawal pemindahan kewenangan impor BBM dari Petral ke Integrated Supply Chain (ISC), Mafia Migas masih saja merecoki dalam pengadaan impor Migas. Sejalan dengan semakin terbukanya tata kelola ISC dalam tender pengadaan Migas, gerakan Mafia Migas semakin terbatas. Namun, Mafia Migas tidak surut dalam melakukan perburuan rente dengan modus yang lebih canggih. Kasus Glencore dalam mengubah komposisi impor minyak tidak sesuai pesanan ISC merupakan salah satu modus terbaru Mafia Migas dalam perburuan rente.

Sebelum bubar, Tim Anti Mafia Migas sudah melaporkan hasil kajian tersebut ke KPK. Namun KPK mengalami kesulitan dalam menemukan alat bukti untuk menjerat pelaku Mafia Migas. Kalau KPK saat ini sudah menetapkan tersangka merupakan kemajuan besar yang dicapai KPK. Hanya, KPK harus menjadikan penetapan tersangka itu sebagai pintu masuk untuk menjerat pentolan Mafia Migas dan mengejar aliran dana Mafia Migas, konon mengalir sampai jauh. (pso)

Mantan Direktur Institute for Development of Economics & Finance (INDEF)

Pertama kita harus menyadari bahwa kondisi ekonomi Indonesia hari ini bukan dalam kondisi baik baik saja. Hal itu yang harus menjadi pemahaman semua pihak. Tetapi, bukan cuma ekonomi kita saja yang tidak baik baik saja. Kondisi ekonomi dunia juga sedang bermasalah. Bahkan beberapa bagian dunia misalnya saja ekonomi Turki, mengalami sakit yang sudah cukup akut.

Artinya, apa yang selama ini kita khawatirkan bahwa dunia sedang mengalami resesi itu sudah dialami oleh beberapa negara termasuk Turki, yang sudah kita kategorikan mengalami resesi ekonomi.

Bahkan beberapa negara yang dalam beberapa tahun belakangan mengalami eskalasi ekonomi yang sangat impresif sebagaimana halnya India, juga tidak terhindarkan mengalami krisis yang sama dengan Turki, walaupun case nya tidak sama.

Apalagi negara adidaya seperti Amerika Serikat (AS). Banyak tinjauan indikator ekonomi makro AS yang dikhawatirkan banyak kalangan bahwa terdapat diagnosa--sebagaimana diumpamakan dokter yang memeriksa kesehatan tubuh perekonomian AS—juga mengalami potensi menghadapi resesi ekonomi.

Artinya dari semua itu kita harus benar-benar merespon kondisi ini, tentu saja bukan dengan biasa-biasa saja. Respon dengan biasa-biasa saja pasti tidak cukup, apalagi jika kita meresponnya dengan aktivitas yang justru kontra produktif.

Hal hal di atas adalah pengantar bagi pemahaman kita untuk masuk dalam tema  tentang Revisi UU KPK saat ini.

Naskah akademik revisi UU KPK yang telah saya baca berkali-kali dan berjumlah sekitar 64 halaman, sebelumnya harus dipahami dulu bahwa, sebuah usulan revisi UU, ketika pertama kali dibahas dia harus memenuhi unsur sebagai naskah akademik. Karena itu yang menjadi reasoning, mengapa sebuah Undang-undang harus direvisi.

Dari 64 halaman yang disampaikan oleh DPR RI--walaupun saya tidak mengerti begitu dalam secara hukum--penilaian saya, hampir keseluruhannya bersifat normatif.

Jadi ketika muncul point revisi yang kemarin diubah seperti misalnya mengapa wewenang penyadapan harus seizin Dewan Pengawas terlebih dahulu dan sebagainya, hal-hal itu mestinya ada di naskah akademik lengkap dengan simulasinya.

Jika sekarang dengan tidak adanya tujuh point yang telah dirubah itu, apa yang menjadi persoalan, misalnya dikatakan bahwa selama ini unsur pencegahan dari KPK rendah. Padahal, hal-hal terkait pencegahan selama ini telah cukup banyak dilaksanakan oleh KPK, hanya tidak begitu terpublikasi sebagaimana publikasi OTT KPK.

Tetapi yang pasti di naskah akademik dari inisiatif DPR untuk mengubah UU KPK sebetulnya tidak ada yang bisa menjawab misalnya, mengapa KPK harus menjadi lembaga pemerintah atau eksekutif, apa urgensinya termasuk mengapa KPK harus meminta izin dalam hal penyadapan. Juga, mengapa misalnya penyidik KPK harus berasal dari tiga institusi kepolisian, kejaksaan dan ASN. Hal-hal itu semua tentu saja jika ada perubahan atau inisiatif mengubah tentunya karena terdapat kelemahan, sehingga harus diubah.  Pertanyaannya, apa saja kelemahan-kelemahan dari mekanisme yang selama ini dilakukan KPK? Nah, hal itu semua tidak terjawab di naskah akademik.

Dari latar belakang pengajuan revisi UU KPK dan proses pengesahannya yang dilakukan sangat cepat, lagipula tidak masuk dalam Prolegnas tetapi tiba-tiba disahkan, tentu saja hal itu menjadi sangat rentan jika diuji materi dalam sidang Judicial Review di Mahkamah Konstitusi.

Jadi langkah-langkah untuk mengajukan uji materi di MK masih amat memungkinkan.

Dengan adanya persoalan ekonomi yang sekarang melanda dunia termasuk Indonesia, dan kita ingat ketika sekitar dua minggu lalu Presiden Jokowi sangat gusar melihat data betapa banyak sekali dampak perang dagang—sebetulnya sudah kami ingatkan sejak dua tahun lalu—bahwa ketika terjadi perang dagang, memang terdapat berbagai macam dampak negatif, tetapi jika kita jeli melihat peluang tentu ada juga manfaatnya.

Karena sudah pasti jika AS dan China saling memproteksi, maka dunia usaha yang berada di dua negara ini pasti akan mencari alternatif pasar. Hal itu yang disebut dengan langkah relokasi industri atau pabriknya.

Pertayaannya, mengapa begitu banyak yang merelokasi usaha atau industrinya termasuk 33 industri dari China, mengapa tidak ada satupun yang merekolasi usahanya ke Indonesia.

Salah satu problem utama yang menjadi persoalan dan selalu menjadi keluhan investor adalah Ketidakpastan Regulasi dan Berbelitnya perizinan.

Pertanyaan selanjutnya, definisi konkrit dari ketidakpastian regulasi dan berbelitnya perizinan itu apa? Tidak lain adalah karena tidak adanya Law Enforcement.

Tidak adanya Law Enforcement itu, didefinisikan sebagai banyaknya praktik-praktik yang dulu semasa orde baru kita sebut sebagai kongkalingkong antara penguasa di eksektutif, legislatif, yudikatif dengan pengusaha.

Hal itulah yang menyebabkan prosedur (SOP) yang telah ditetapkan pemerintah bahkan dengan OSS sekalipun, semuanya tidak berjalan dengan baik, karena adanya ruang-ruang yang memungkinkan adanya kolaborasi antara para pengambil kebijakan. 

Masalah itu juga yang menyebabkan minat orang untuk berinvestasi di Indonesia tidak mampu diwujudkan.

Jadi sebenarnya bukan karena investor yang tidak tertarik, buktinya Indonesia telah mendapatkan predikat sebagai negara yang sangat layak sebagai tempat ber investasi. Dari berbagai macam indikator negara yang sangat layak untuk investasi, Indonesia sangat prospektif. Namun predikat layak investasi memang didapat, tetapi kita tidak mampu atau amat lemah dalam impelementasi di lapangan.

Kedua, bukti lainnya yakni persetujuan investasi yang diperoleh BKPM. Pada 2017-2018, angka persetujuan investasi Indonesia hampir menyentuh Rp2000 triliun.

Tetapi pada 2018-2019 BKPM tidak lagi mengumumkan berapa sebetulnya persetujuan investasi yang telah dilakukan kepada publik. Tetapi BKPM punya data itu. Ketika ditanya, rupanya realisasi dari persetujuan investasi tidak pernah lebih dari 40 persen. Data pada 2017 realisasi dari PMA tidak pernah lebih dari Rp500 triliun. Padahal persetujuan investasi sudah hampir Rp2000 triliun.

Hal itu membuktikan bahwa Indonesia bukannya tidak diminati sebagai negara tujuan investasi, tetapi investor yang datang ke Indonesia sangat sulit untuk merealisasikan investasinya.

Hal yang paling banyak ditemukan sewaktu survei EoDB adalah tidak adanya kepastian berapa lama waktu yang dibutuhkan investor ketika mereka harus mengurus perizinan sampai selesai. Masalah lainnya, bagaimana mendapatkan kepastian lahan.

Ada satu contoh kasus ketika ada investor Jepang ingin berinvestasi industri padat karya di wilayah Kab. Boyolali. Ketika masuk tahapan pembuatan feasibility studies, sudah menemukan persoalan karena harga lahan yang semula diinfokan Bupati Rp50 ribu per meter, namun ketika FS sudah selesai dan konsultan mereka menanyakan lagi ke lokasi semula kepada Pemda, harga lahan sudah berubah menjadi Rp500 ribu per meter.

Jika kondisinya seperti itu, siapa investor yang mau melakukan investasi di Indonesia?

Belum lagi masuk ke persoalan biaya logistik di Indonesia yang mahal, ketersediaan infrastruktur yang masih penuh keterbatasan dan sebagainya.

Kalau masalah mendasar--seperti kepastian--masih menjadi batu sandungan serius yang dialami oleh investor asing, maka hitungan keuntungan investasi dari market yang begitu besar di Indonesia menjadi faktor yang membatalkan seluruh rencana investasi. Lain halnya bila biaya perizinan dan lahan meski terhitung mahal, itu sebenarnya masih bisa ditoleransi asal adanya kepastian berapa lama waktu dibutuhkan ketika mengurus perizinan dalam merealisasikan pembangunan pabriknya, misalnya.

Jadi sebenarnya keberadaan penegakan hukum termasuk yang telah dilakukan oleh KPK selama ini, telah memberikan shock therapy yang luar biasa. Karena bagaimanapun mereka yang berniat mengakali aturan dan menyalahgunakan kewenangan dalam tindakan abuse of power, masih berpikir berkali-kali untuk melaksakan niat jahatnya. Apalagi terkait dengan keuangan negara.

Dilihat dari data pada sektor publik, hampir semua pihak baik di legislative, yudikatif dan eksekutif yang terkena OTT KPK terkait dengan penyalahgunaan keuangan negara. Walaupun sekarang modus-modus perampokan uang negara (APBN) telah jauh menurun. Namun, temuan terkini modusnya bukan langung ke APBN tetapi “dagang pengaruh”.

Beberapa kasus yang ditemukan, perizinan untuk impor komoditas apapun mulai dari bawang, gula, garam dan sebagainya semua tercium oleh KPK bahwa di sana ada praktik pemburu rente.

Sehingga jika sekarang dalam aturan baru KPK untuk melakukan penyadapan harus seizin “obyek” yang selama ini menjadi sasaran KPK, maka bagaimana mungkin akan menghasilkan penyelidikan penegakan hukum yang benar-benar independen.

Sehingga kalau kekahwatiran itu benar benar tidak terjawab oleh pemerintah dengan adanya revisi UU KPK ini, maka kita akan sangat khawatir. karena tidak hanya investasi yang kita harap-harapkan akan benar-benar masuk ke perekonomian kita, tetapi bagaimana upaya kita mengefisienkan berbagai alokasi belanja keuangan negara, baik melalui APBN ataupun APBD untuk stimulus fiskal.

Menurut saya sekarang yang terjadi bukan perkara sederhana. Bukan hanya sekadar pelemahan atau penguatan KPK tetapi dampak dari revisi UU KPK terhadap perekonomian Indonesia, akan punya impact yang direct.

Baik dampak terhadap minat mereka yang ingin berivestasi di Indonesia, maupun dalam upaya kita untuk menjaga, mengelola keuangan negara yang benar-benar prudent dan menghasilkan alokasi anggaran yang beorientasi kesejahteraan masyarakat. (pso)

search
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

FOLLOW US

Jelang Pengumuman Kabinet, Mahfud MD Datangi Istana             Pelantikan Presiden, Stasiun Palmerah – Tanah Abang Tak Layani Penumpang Rute Rangkasbitung             Prabowo-Sandi & Rombongan Akan Hadiri Pelantikan Jokowi             Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)