Chemistry Presiden RI & Gubernur BI
berita
Pikiran Bebas

.

29 June 2020 16:00

Sejak hari Minggu 28 Juni beredar video klip pidato Presiden Jokowi marah besar dan mengeluarkan alert reshuffle kabinet serta membubarkan lembaga bila tidak cepat tanggap menangani krisis ekonomi dampak Covid 19 dengan serius.

Bung Karno (BK) mengundang Zoominar Indonesian Presidents Club dan langsung membuka diskusi:

BK: 28 Juni ternyata merupakan hari yang bersejarah, yaitu kelahiran koran Kompas 28 Juni 1965, pas waktu saya terakhir berkunjung ke Mesir sebelum lengser, untuk menghadiri rencana KAA II yang batal karena Presiden Aljazari, Ben Bella digulingkan oleh Kol Boumedienne. 28 Juni 1946 juga terjadi penculikan PM Sutan Syahrir oleh kelompok Tan Malaka, yang menggerakkan kudeta 3 Juli 1946. Semua otak intelektual kudeta itu divonnis hukuman penjara oleh Ketua Mahkamah Agung Mr Kusumah Atmaja dan Jaksa Agung Suprapto. 

Indonesia sekarang juga dirongrong oleh demo atas nama anti RUU HIP yang di-bola-salju-liar-kan seolah olah ada kudeta Pancasila vs Islam. Kepada orang-orang yang memakai jubah “agama” untuk memojokkan PDIP dan anak saya Megawati. Saya sudah hafal fitnah dan hoaks “maling teriak maling” itu bolak balik muncul dalam sejarah perebutan kekuasaan di Indonesia. 

Dulu semua orang pakai bahasa eufesmisme, berlomba mendukung dan memberi gelar Agung kepada saya. Lalu berlomba loba pakai slogan yang semantiknya beda dengan esensinya. Maka saya waktu itu pidato dan menggebrak ada gerakan namanya Badan Pendukung Sukarnoisme (BPS), tapi justru saya bubarkan karena itu adalah gerakan CIA dan oknum kanan yang justru ingin membunuh Sukarnoisme. Saya pakai bahasa Inggris supaya antek antek CIA paham bahwa Sukarnoism is to kill the real Sukarnoism and Sukarno.

Di belakang mereka ternyata Angkatan Darat  sigap menyelamatkan koran Berita Indonesia, yang menjadi motor BPS dari pembreidelan Menpen Achmadi. Ini mayor jenderal yang jadi menpen membreidel BPS tapi akan masuk kloter 15 menteri yang ditahan 18 Maret 1966 oleh Jenderal Soeharto. 

Jadi kalau Anda melihat demo membakar bendera PDIP itu apa bukan daur ulang konflik perang saudara kita 1965, Jenderal Supersemar?

Soeharto: Siaap Bapak Presiden. Saya bisa memahami kalau Bapak “sewot” karena ada unsur subyektif selaku ayahanda biologis Mbak Mega. Meski secara ideologis mungkin saya juga tidak terlalu jelas, buat apa cari penyakit dengan bikin RUU HIP yang hanya ingin mengukuhkan BPIP dengan payung hukum, institusi (dan anggaran negara).

Kalau saya boleh diizinkan urun rembug, sudahlah urusan ideologi kita ini sebetulnya tergantung dari real delivery seperti yang di’amarahkan’ gaya curhat dan ultimatum oleh Presiden Jokowi 18 Juni dan ditebar viral 28 Juni. Presiden keki karena BI dan OJK lamban. Begitu juga Menkes cuma menyerap anggaran 1,35%. Keterlaluan sekali.

Saya dulu hanya punya dua menteri kesehatan yang dua termin, Siwabesy dan Suwarjono. Selebihnya hanya satu termin, kecuali di zaman kabinet parlementer, Oom Johanes Leimena praktis jadi Menkes dari 1946-1956, lalu waperdam 1957-1966.

Nah balik ke situasi Covid ini, ya kalau dr Terawan memang ahlinya klinis, tapi belum tentu cakap management apalagi krisis darurat. Ya, not a big deal kalau direshuffle.

Kalau saya lihat kemarahan presiden, dia keki terhadap Gubernur BI dan OJK. Kita sudah belajar sejarah yang sudah dibedah Bung Christ bolak-balik sampai kita bosan. Menkeu dan Gubernur BI itu memang sering beda pendapat dan putusan atau pergantian politik yang memutuskan.

Saya memecat Sudrajad karena lamban bergerak 1997. Mestinya kalau usul PDBI pada 2 Juli 1997 itu kita membekukan kurs pada Rp5.000, itu artinya devaluasi 100% maka kita akan selamat sesuai dengan trayektori anatomi 75 tahun Rupiah. 

Selanjutnya Habibie menikmati karena rupiah sempat ambruk Rp17.000 dia jadi pahlawan bisa menurunkan kurs sempat Rp9.000. Jadi coba tanya Prof Habibie yang memisahkan BI independen dari kabinet pasca saya lengser 21 Mei 1998.

Habibie: Ya, saya tentu langsung pakai mazhab Deutsche Bank, sebab Indonesia waktu harus selamatkan diri dari krisis ekonomi 1965 perlu konsep Dr Herman Abs untuk penjadwalan utang kita di zaman Bung Karno. Memang utang Bung Karno itu kan membuat Angkatan Laut dan Udara Indonesia yang terkuat dibelahan bumi selatan. Itu tidak dikasih gratis oleh Nikita Khruschev, tapi jadi utang 2,4 miliar dolar AS, yang harus dibayar lunas meskipun semua itu batal dipakai, karena kita hok gir sudah didamaikan oleh Presiden Kennedy Irian Barat kembali secara damai tanpa perang. 

Nah, setelah pulih dan Pak Harto berkuasa 32 tahun, akumulasi  konsentrasi ekonomi menjadi kanker patologis. Di mana industri Indonesia tidak berdaya saing global samasekali karena over protected oleh dinasti ekonomi.

Sebetulnya sama saja, di zaman Bung Karno juga ada pengusaha istana yang kemudian disita oleh Orde Baru dijadikan PT PP Nberdikari. Juga perusahaan Belanda swasta yang diambil alih jadi BUMN sekarang ini menjadi terproteksi sebagai jago kandang tapi gagal berkinerja seperti “Temasek” Singapore atau Norwegian Sovereign Wealth Fund.  Maka kata kuncinya memang apakah artinya nama. Mau pakai nama Bank Indonesia lalu ditambah Otoritas Jasa Keuangan  meniru resep Inggris yang sekarang sudah direvisi kembali ke Bank of England, maka bisa saja OJK kalau lamban dan bermasalah toh tidak piawai mencegah krisis skandal model Jiwasraya, Indosurya dan macam macam skandal. Ya bisa saja OJK dibubarkan. 

BK: Silakan Gus Dur menutup diskusi solusi reshuffle ini.

GD: Bapak mestinya juga punya pengalaman reshuffle kabinet yang berujung demo Tritura. Kadang kadang  kekuatan predestinasi superpower sejati itu diluar kekuatan geopolitik superpower.  Jadi kesalahan tindak sepele bisa jadi casus belli lengser. Kenapa bapak dulu sanering 13 Desember 965. Kenapa malah 21 Februari memecat Nasution memicu demo makan korban Arief Rahman Hakim berbuntut supersemar.

Nah 32 tahun kemudian juga Pak Harto mengulangi, tidak mampu menguasai rupiah dan jatuh oleh rupiah ambruk dari Rp2.250 pada saar Baht merebak 2 Juli 1997 ke Rp17.000 di bulan Januari 1998. Kalau ekonomi ambruk, maka  politisi populis seperti Bung Karno dan jenderal junta seperti Pak Harto juga pasti menyerah kalah oleh gelombang people power.

Nah, ini glontoran anggaran ini yang harus segera dibuka kerannya. Para elite Indonesia terutama parpol yang cuma gila jabatan mesti mulai mendengar kampanye para opisisi Singapura yang cerdas dan cermat nenelanjangi kemandekan ideologi PAP Singapore yang sudah berkuasa sejak 1959 atau 61 tahun. Oposisi memang tidak akan menang, hanya bisa menguaaai sebagian kursi DPR pada pemilu 10 Juli 2020. Saya melihat dinasti Lee Kuan Yew yang bakal digantikan oleh bukan dinasti Lee akan mengalami kejutan, justru kedewasaan pemilih Singapore berani memilih bukan PAP danbukan keluarga Lee Kuan Yew. Masalah krusial Singapore justru adik kandung PM Lee Hsien Loong sendiri, Lee Hsien yang malah bergabung ke salah satu partai oposisi. 

Mungkin akan ada mutasi selera politik global seperti Mahathir juga kepleset sendiri. Saya tidak berani memberi solusi karena saya termasuk presiden yang gagal waktu melakukan reshuffle malah dimakzulkan oleh MPR dan diganti Mbak Mega 2001.

BK: Ya, sejarah ekonomi Indonesia ini kan merupakan sejarah 200 tahun VOC dengan 31 Gubernur Jenderal VOC, 33 Gubernur Jenderal Hindia Belanda, 17 Presiden De Javasche Bank (1828-1953) dan 16 Gubernur Bank Indonesia sejak 1953 sampai sekarang.  Saya mengalami Menkeu dari Masyumi Syafrudin Prawiranegara yang menggunting uang dan diprotes oleh Presiden De Javasche Bank ke-16 yang akan digantikan oleh Syafrudin setelah diakusisi jadi Bank Indonesia 1953. Karena Syafrudin ikut PRRI maka Lukman Hakim dari PNI jadi Gubernur Bank Indonesia ke-2. Dia tidak cocok sama Menkeu Djuanda karena sanering 1959 uang Rp1000 jadi Rp100 dan Rp500 jadi Rp 50. Maka dia mengundurkan diri saya jadikan Dubes di Jerman.

Ketika putusan sanering 13 Desember 1965, saya sedang pusing soal G30S maka saya pasrah pada Waperdam Chairul Saleh yang dipengaruhi oleh Menkeu Sumarno ayahnya Rini (Men BUMN era Jokowi ) dan Jusuf Muda Dalam. Sudah jadi sejarah sanering itu memperburuk ekonomi dan Jusuf Muda Dalam dijatuhi hukuman penjaran duduhan korupsi.

Setelah itu Jenderal Seoharto kan mengalami 5 kali devaluasi; 3 kali oleh Ali Wardhana dan 2 kali oleh Radius dan TMP oleh Sumarlin 1991. Waktu 1998 rupiah ambruk persis seperti 1965/1966 maka Orba lengser juga karena rupiah ambruk.

Nah sekarang ini rezim apapun, memang harus menggelontorkan dana ke masyarakat karena ekonomi memang merosot gegara Covid ini. Jadi resep oposisi Singapore maupun polemik Trump-Biden, trade war dan segala macam hawa nafsu perebutan kekuasaaan model demo anti RUU HIP sebetulnya nonsens semua. Ini masalah survival bukan politicking kiri kanan yang sudah dikubur sejak Deng Xiaoping menganut ekonomi pasar, maka pasar itu yang  jadi stabilisator selama terjadi delivery. Market is older than Marx. Itu kata Deng yang membuat Tiongkok melejit seperti sekarang.

Nah tersedak Covid, seluruh dunia memerlukan glontran dana untuk memutar ekonomi yang macet total ibarat komputer hang, berhenti berfungsi berbulan bisa bertahun. Jadi resep yang dilontarkan Presiden Jokowi sudah tepat, tinggal berani tidak dia menjalankan dengan menunjuk kabinet yang delivery.

Menteri harus bisa deliver, sebab kalau tidak ada delivery maka ekonomi ibarat pasien Covid yang tersumbat saluran nafasnya bisa berpulang ke rahmatullah, yang wafat dalam satus belum teradili oleh Mahmibul walaupun sempat ditahan oleh Orde Baru. Its delivery of the economy, stupid. Dulu Clinton pakai slogan "its the economy stupid'" waktu menjatuhkan George Bush Sr Pemilu 1992. Waktu itu Gubernur The Fednya Alan Greenspan.

Presiden Jokowi tidak punya beban memasuki tapi delivery memang sudah mendesak jadi OJK atau BI yang tidak delivery memang harus di-delivery ke klaster “purnawirawan” direshuffle dari jajaran elite setara kabinet.

CW: Resep bapak memang masih pakai eufemisme, kecuali kalau bisa langsung ketemu Presiden. Thanks, atas sumbang saran bapak-bapak berempat kepada elite Indonesia dan Presiden Jokowi mengatasi krisis pandemi Covid yang merambah ekonomi dan survival-nya Indonesia ke depan.

* Konten ini adalah kiriman dari user, isi konten sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis/kreator/user. Ingin membuat konten di Watyutink? Klik di sini!

SHARE ON

OPINI PENALAR
search
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia