DPR Minta Kapolri Perintahkan Anak Buahnya Tidak Represif terhadap Pengritik Jokowi Lewat Poster
berita

Sumber Foto : tribunnews.com

15 September 2021 08:00

Watyutink.com - Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajaranya tidak bersikap represif terhadap masyarakat yang membentangkan poster saat Presiden Joko Widodo Jokowi melintas. Herman menilai sebaiknya polisi mengedepankan tindakan persuasif dalam menyikapi kejadian tersebut.

Pernyataan Herman disampaikan sebagai respon atas penangkapan orang yang membentangkan poster di Blitar, Jawa Timur dan Solo, Jawa Tengah. Saat memberikan keterangan, Selasa 14 September 2021, Herman menuturkan, konstitusi negara menjaminn kebebasan berekspresi sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM).

Politisi PDIP ini juga mengingatkan, Pasal 19 Ayat 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Sipil dan Politik. Pasal tersebut menyatakan, kebebasan berpendapat dan berekspresi memiliki dua batasan yakni alasan keamanan nasional dan menghormati harkat dan martabat orang lain.

Kritikan juga disampaikan Direktur Imparsial Gufron Mabruri yang menyebut polisi telah melanggar Undang-Undang (UU). Gufron menyebut pembentangan poster merupakan bagian dari kebebasan berpendapat yang dijamin Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 dan UU Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Gufron menyebut tindakan represif itu menambah daftar pelanggaran kebebasan berekspresi dan berpendapat di era Jokowi. Ia pun menyinggung Indeks Demokrasi Indonesia yang menurut Badan Pusat Statistik (BPS) angkanya terus menurun sejak 2018.

Sementara itu Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Poengky Indarty menyayangkan penangkapan terhadap peternak di Blitar dan mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) yang membentangkan poster saat Jokowi melintas. Poengky menilai para mahasiswa hanya ingin menyampaikan aspirasinya kepada Presiden.

Saat berbicara di kanal YouTube KompasTV, Rabu 15 September 2021, Poengky menegaskan yang dilakukan polisi kepada 10 mahasiswa UNS adalah penangkapan, bukan pengamanan seperti yang disampaikan polisi. Pasalnya menurut Poengky, yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah penangkapan bukan pengamanan.

Itulah sebabnya Poengky meminta polisi tidak melakukan tindakan represif kepada mahasiswa atau warga lainnya yang ingin menyampaikan pendapat kepada pemerintah. Jangan ada tindakan penegakan hukum seperti penangkapan atau cara-cara represif lainnya.

Seperti diberitakan, 10 mahasiswa UNS Solo ditangkap lantaran membentangkan poster saat Jokowi melintas pada Senin 13 September 2021. Para mahasiswa itu membawa poster bertuliskan, "Pak tolong benahi KPK" dan "Tuntaskan pelanggaran HAM di masa lalu". Meski sempat dibawa ke Mapolresta Surakarta, saat ini 10 mahasiswa itu sudah dilepaskan.

Sebelumnya, pada Selasa 7 September 2021, seorang peternak asal Blitar, Jawa Timur, ditangkap aparat lantaran membentangkan poster berisi tulisan, "Pak Jokowi bantu peternak beli jagung dengan harga wajar."

Takutlah kepada Tuhan YME, bukan kepada poster dan mural. 

Tetaplah kritis membaca berita!

SHARE ON

PILIHAN REDAKSI

2024: Orientasi Pergantian Semata, Celaka!

0 OPINI | 21 September 2021

Naik Turun Rezeki di Era Pandemi

0 OPINI | 16 September 2021

Majelis, Kembalikan Kedaulatan Rakyat!

0 OPINI | 14 September 2021

search
close

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia