Kibarkan Bendera Merah Putih Rusak Kena Denda Rp10 Juta, Pengamat: Bahaya bagi Rakyat Kecil
berita

Sumber Foto : istimewa

01 July 2021 12:25

Watyutink.com - Publik dikejutkan dengan adanya aturan dalam Rencana Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tentang bendera kusam. Pasalnya dalam pasal 235 RKUHP disebutkan, setiap orang yang mengibarkan bendera merah putih rusak, luntur, kusut, atau kusam bisa terkena denda hingga Rp10 juta.

Hal serupa juga berlaku bagi siapa saja yang menambahkan tulisan, gambar, angka atau tanda lain di bendera merah putih. Sanksi juga diberikan kepada siapa saja yang memakai bendera negara untuk langit-langit, atap, pembungkus barang, dan tutup barang. Tindakan tersebut dinilai dapat menurunkan kehormatan bendera negara.

Hukuman lebih berat diberikan kepasa setiap orang yang menginjak-injak, merusak, merobek, , membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara. Pasal 235 b RKUHP mengancam pelakunya dengan hukuman penjara paling lama lima tahun.

Pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad menyebut pasal tersebut berbahaya bagi rakyat kecil. Pasalnya mereka yang tidak mampu membeli bendera akan terkena hukuman tersebut. Padahal tindakan mereka mengibarkan bendera merah putih kusam dilandasi rasa nasionalisme yang tinggi.

Saat memberikan keterangan, Rabu 30 Juni 2021, Suparji menambahkan pasal tersebut kontraroduktif dan tidak ada urgensinya bagi masyarakat. Itulah sebabnya Suparji meminta pasal pidana untuk pengibar bendera merah putih kusam dicabut dan tidak dimasukkan dalam RKHUP.

Suparji menegaskan rakyat yang mengibarkan bendera merah putih kusam bukan berarti tak punya jiwa nasionalisme. Mereka justru sangat nasionalis lantaran di tengah keterbatasan masih berusaha mengibarkan bendera merah putih.

Menurut Suparji soal bagaimana kondisi bendera tersebut dikibarkan sebaiknya tak perlu dipersoalkan. Namun Suparji menyatakan sepakat jika sanksi diberikan kepada pelaku pembakaran, perobekan atau tindakan yang memang niatnya untuk merendahkan bendera merah putih.

Sementara itu anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani menyatakan pihaknya akan membahas pasal-pasal di RKUHP yang menjadi perhatian publik, termasuk soal pengibaran bendera kusam. Politisi PPP ini menuturkan pada prinsipnya hal-hal yang disuarakan masayarakat sipil, termasuk soal bendera merah putih akan menjadi masukan saat pembahasan dimulai.

Itulah sebabnya saat berkomentar, Rabu 30 Juni 2021, Arsul meminta elemen masyarakat menyampaikan masukannya terkait RKUHP secara tertulis ke Komisi III DPR dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Arsul minta usulan tidak hanya disuarakan melalui media.

Kasih saja rakyat bendera merah putih yang bagus, kok susah amat sih!

Tetaplah kritis membaca berita!

SHARE ON

PILIHAN REDAKSI

2024: Orientasi Pergantian Semata, Celaka!

0 OPINI | 21 September 2021

Naik Turun Rezeki di Era Pandemi

0 OPINI | 16 September 2021

Majelis, Kembalikan Kedaulatan Rakyat!

0 OPINI | 14 September 2021

search
close

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia