Pernah Jadi Narapidana, Pengamat Nilai Ahok Tak Layak Jadi Menteri
berita

Sumber Foto: merdeka.com

05 July 2020 14:50

Watyutink.com - Wacana reshuffle yang digulirkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memunculkan berbagai spekulasi, terutama nama-nama figur yang bakal mengisi kabinet. Dari sekian figur yang muncul yang menjadi perhatian banyak pihak adalah masuknya nama Basuki Tjahaja Purnama sebagai calon pembantu presiden yang baru. Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina itu digadang-gadang bakal menggantikan Erick Thohir sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

Munculnya nama pria yang biasa disapa Ahok ini tak pelak menimbulkan tanda tanya. Beberapa pihak menyebut Ahok tidak bisa menjadi menteri. Jika Jokowi tetap menunjuk Ahok menjadi anggota kabinet, hal itu melanggar aturan yang ada. Pengamat Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad mengatakan Ahok bakak terganjal syarat untuk menjadi seorang menteri.

Saat memberikan keterangan, Sabtu (4/7/2020) Suparji menjelaskan Undang-undang 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Pasal 22 Huruf F mensyaratkan seorang menteri tidak pernah melakukan tindak pelanggaran pidana dengan ancaman hukuman lima tahun atau lebih. Padahal Ahok pernah mendekam di penjara akibat kasus penistaan agama. 

Meski vonis yang diterima hanya dua tahun, namun dalam perkara tersebut Ahok diancam dengan hukuman lima tahun. Sesuai dengan Pasal 156a, UU 39/2008, menurut Suparji, Ahok tidak bisa menjadi menteri kabinet. Terlebih aturan tersebut berlaku untuk semua tindak pidana yang ancaman hukumannya lima tahun. 

Suparji menegaskan aturan tersebut tidak melihat berapa vonisnya, melainkan berapa ancaman hukumannya. Hal inilah yang menurut Suparji mengahlangi Ahok jadi menteri. 

Sementara itu anggota Komisi VI DPR, Andre Rosiade menilai Ahok tidak layak menjadi menteri. Pasalnya menurut Andre, selama menjadi Komut Pertamina tidak ada prestasi yang dibuat mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Andre menyebut semua perbaikan di Pertamina adalah hasil kerja jajaran direksi. Sedangkan Ahok sebagai Komut justru tidak menunjukkan kinerja dan prestasi yang semestinya. 

Meski demikian, politisi Partai Gerindra ini menyerahkan keputusan terkait reshuffle kepada Jokowi. Saat berbicara kepada awak media, Jumat (3/7/2020) Andre menyebut perombakan kabinet adalah hak prerogatif presiden. Ia hanya berharap reshuffle dilakukan untuk perbaikan dan bukan justru menambah masalah. 

Masih banyak figur lain yang lebih layak dan sesuai aturan! 

Tetaplah kritis membaca berita! 

SHARE ON

search
close

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia